Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Gara-Gara Kebijakan Pajak Ini, 16 Asosiasi Kirim Surat ke Pemerintah

A+
A-
0
A+
A-
0
Gara-Gara Kebijakan Pajak Ini, 16 Asosiasi Kirim Surat ke Pemerintah

Ilustrasi. (DDTCNews)

MEXICO CITY, DDTCNews – Sebanyak 16 asosiasi perusahaan digital yang berasal dari Meksiko, AS, dan Kanada meminta Pemerintah Meksiko untuk membatalkan klausul sanksi pemutusan koneksi bagi perusahaan digital nonresiden yang belum memenuhi ketentuan perpajakan.

Dalam surat yang dikirimkan oleh 16 asosiasi tersebut, sanksi pemutusan koneksi dinilai bertentangan dengan hukum yang berlaku di Meksiko dan berpotensi berdampak negatif terhadap perekonomian domestik.

"Klausul ini bakal menimbulkan biaya pajak yang tidak perlu. Kami meminta pemerintah untuk mencari langkah lain yang tidak berdampak negatif terhadap ekonomi domestik," tulis 16 asosiasi dalam suratnya, dikutip Minggu (01/11/2020).

Baca Juga: Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Asosiasi perusahaan digital berargumen ketentuan sanski pemutusan koneksi bertentangan dengan Pasal 145 dari Federal Telecommunications and Broadcasting Law yang berlaku di Meksiko. Sanksi itu juga bertentangan dengan Pasal 6 Konstitusi Meksiko yang menjamin aksesibilitas informasi.

Dalam urusan perpajakan, ketentuan tersebut juga akan menciptakan biaya kepatuhan yang berlebih, terutama bagi perusahaan digital nonresiden yang menyediakan layanan digital di Meksiko secara gratis.

Selain itu, pemutusan koneksi juga akan berdampak negatif terhadap geliat ekonomi mengingat tidak sedikit usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan platform digital dalam menjual produknya kepada konsumen.

Baca Juga: Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

"Pemblokiran layanan digital tersebut akan membuat usaha kecil dan menengah Meksiko makin sulit bersaing dan akan menekan iklim ekonomi digital Meksiko ke depan," tulis asosiasi perusahaan digital dalam suratnya.

Menurut asosiasi, Meksiko sebaiknya melakukan penyederhanaan atas proses registrasi perpajakan di Meksiko guna memudahkan perusahaan digital, terutama soal administrasi PPN. Menurut asosiasi, pemerintah ada baiknya mengadopsi best practice internasional.

Untuk diketahui, asosiasi-asosiasi yang mengirimkan surat tersebut antara lain asosiasi perdagangan seperti US Chamber of Commerce, American Chamber of Commerce of Mexico, Canadian Chamber of Commerce.

Baca Juga: Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Ada lagi, International Chamber of Commerce Mexico, hingga asosiasi perusahaan digital seperti The App Association (ACT), Asociación de Internet MX, Asociación Latinoamérica de Internet (ALAI), hingga Information Technology Industry Council (ITI). (rig)

Topik : meksiko, kebijakan pajak, pajak digital, asosiasi, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%

Kamis, 23 September 2021 | 14:30 WIB
BELANDA

Redam Emisi Karbon, Negara Ini Pajaki Truk Berdasarkan Jarak Tempuh

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji