Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Ganggu Insentif PPN Rumah, Kemenkeu Minta Perda PBG Segera Diterbitkan

A+
A-
3
A+
A-
3
Ganggu Insentif PPN Rumah, Kemenkeu Minta Perda PBG Segera Diterbitkan

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Dana Transfer Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Bhimantara Widyajala

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera menyelesaikan peraturan daerah (perda) tentang persetujuan bangunan gedung (PBG) di daerahnya masing-masing.

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Dana Transfer Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Bhimantara Widyajala mengatakan penyesuaian perda izin mendirikan bangunan menjadi perda PBG diperlukan sehingga proses investasi di daerah tidak terhambat.

"Jangan sampai ada investasi di daerah, apakah itu pembangunan real estat, yang membutuhkan PBG tetapi tidak bisa diberikan pelayanan karena perda PBG ini belum ada," katanya, Selasa (12/4/2022).

Baca Juga: NPWP Masih Aktif? Ditjen Pajak: Ada Kewajiban Lapor SPT, Diawasi KPP

Akibat ketiadaan perda tersebut, lanjut Bhimantara, pemerintah daerah tidak memungut retribusi dari PBG. Alhasil, pemerintah daerah tidak memberikan layanan PBG tersebut. Padahal, menurut UU Pemda, layanan publik wajib diberikan.

Untuk itu, ia mengimbau perda mengenai PBG dapat segera diselesaikan sehingga pemerintah daerah memiliki kepastian hukum dalam memungut retribusi atas PBG dan potensi pendapatan daerah yang hilang dapat diminimalkan.

Berdasarkan catatan DJPK, sudah terdapat 123 rancangan perda PBG yang dievaluasi oleh DJPK pada saat ini. Dari total rancangan perda PBG yang diterima DJPK tersebut, sebanyak 113 rancangan perda telah dinyatakan selesai.

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

"Sebetulnya proses evaluasi PBG yang kami terima sudah kami selesaikan semua. Ada norma waktu yang harus kami kejar. Kita harus sama-sama komitmen mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada," ujar Bhimantara.

Untuk diketahui, IMB diubah menjadi PBG sejak diundangkannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dengan terbitnya UU Cipta Kerja dan PP 16/2021 sebagai ketentuan pelaksana, pemda sesungguhnya harus melakukan penyesuaian aturan paling lambat pada 2 Agustus 2021.

Namun, pada faktanya, banyak pemda yang tak mematuhi amanat PP tersebut. Hal ini menghambat implementasi PBG di daerah dan turut berdampak terhadap pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah.

Baca Juga: Negara Ini Tetapkan Standar Emisi Baru dan Tawarkan Insentif Pajak

Mengingat banyak pemda tidak memiliki perda PBG, banyak rumah yang belum mendapatkan PBG dari pemda sehingga tidak siap diserahterimakan.

Merujuk pada Pasal 8 PMK 6/2022, pengusaha kena pajak (PKP) wajib mendaftarkan rumah dengan insentif PPN DTP melalui aplikasi Kementerian PUPR atau BP Tapera paling lambat pada 31 Maret 2022.

Pendaftaran harus memuat perincian jumlah rumah yang sudah jadi 100% dan siap diserahterimakan; perincian jumlah rumah yang sedang dibangun dan siap diserahterimakan saat periode insentif; serta perkiraan harga jual rumah.

Baca Juga: KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rumah bisa dinyatakan siap diserahterimakan bila sudah terdapat PBG atas bangungan tersebut. Jika retribusi PBG belum diatur oleh pemda, PBG tak bisa diberikan. (rig)

Topik : insentif pajak, PPN rumah, PPN, PMK 6/2022, PBG, pemda, IMB, pajak, pajak daerah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:00 WIB
DENMARK

Redam Lonjakan Harga Energi, Negara Ini Pangkas Pajak Listrik

Selasa, 28 Juni 2022 | 16:35 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Putusan Sengketa Perlu Perhatikan Kepentingan Rakyat

Selasa, 28 Juni 2022 | 16:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Pinjaman World Bank Bakal Dipakai untuk Optimalisasi Pajak Orang Kaya

Selasa, 28 Juni 2022 | 15:30 WIB
KP2KP SANANA

Pantau Proses Bisnis WP, Pegawai Pajak Koordinasikan Ini dengan Pemda

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Masih Aktif? Ditjen Pajak: Ada Kewajiban Lapor SPT, Diawasi KPP

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI BALI

Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Bingung Pilih Pembetulan SPT atau PPS Jelang Deadline, Ini Kata DJP

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:01 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun