FILIPINA

Gaet Investor, Presiden Filipina Janji Perbaiki Administrasi Pajak

Dian Kurniati | Sabtu, 10 Juni 2023 | 10:30 WIB
Gaet Investor, Presiden Filipina Janji Perbaiki Administrasi Pajak

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berjanji untuk memperbaiki administrasi perpajakan. Tujuannya, memberikan kemudahan berusaha bagi wajib pajak.

Marcos mengatakan pemerintah telah mendengarkan masukan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing berusaha di Filipina. Menurutnya, perbaikan juga bakal turut dilaksanakan dari sisi administrasi perpajakan agar lebih memberikan kepastian.

"Kami sedang berupaya memperkuat sistem administrasi perpajakan, serta menyediakan insentif fiskal sebagai intervensi strategis," katanya saat bertemu Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce & Industry Inc. (FFCCCII), dikutip pada Sabtu (10/6/2023).

Baca Juga:
Khawatir Ganggu Fiskal Negara, Menkeu Tolak Usul Penangguhan Cukai BBM

Marcos mengatakan pemerintahan berupaya memperbaiki daya saing usaha di Filipina. Menurutnya, perbaikan iklim usaha dilaksanakan melalui berbagai sisi, terutama penyederhanaan regulasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi.

Sejak menjabat sebagai presiden pada 2022, Marcos memberikan perhatian yang besar mengenai reformasi perpajakan. Dia pun berjanji melaksanakan reformasi kebijakan pajak sehingga Filipina dapat menjadi negara tujuan investasi yang menarik.

Dia kemudian meminta FFCCCII turut aktif mendukung langkah reformasi perpajakan yang dilaksanakan pemerintah. Menurutnya, reformasi tersebut diharapkan mampu akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi bisnis, masyarakat, dan negara.

Baca Juga:
Warga Sudah Bijak Pakai Kantong Plastik, Negara Ini Siap Hapus Cukai

"Kemitraan dengan sektor swasta telah secara aktif diupayakan dan diperkuat sehingga Anda mainkan dalam pembangunan kami," ujarnya dilansir business.inquirer.net.

Reformasi pajak di Filipina mulai digencarkan sejak era pemerintahan Rodrigo Duterte, dengan 4 paket undang-undang. Paket pertama reformasi pajak yakni UU Nomor 10963 tentang Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi telah disahkan kongres pada 2016 dan ditandatangani Presiden Duterte pada 2017.

Setelahnya, ada UU Nomor 11534 tentang Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE).

Sementara itu, masih ada RUU yang belum diselesaikan yakni RUU Reformasi Penilaian dan Valuasi Properti Riil serta RUU Perpajakan Pendapatan Pasif dan Perantara Keuangan. Pembahasan kedua RUU tersebut kini dilanjutkan oleh pemerintahan Marcos. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 24 September 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Sejarah Pajak Perapian atau Cerobong Asap

Minggu, 24 September 2023 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apakah Tas Mewah Dipungut PPnBM? Begini Aturannya

Minggu, 24 September 2023 | 08:30 WIB PMK 80/2023

Ditjen Pajak Bisa Terbitkan SKP dan STP dengan Mata Uang Dolar AS

Minggu, 24 September 2023 | 08:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Harga Komoditas Menurun, Sri Mulyani Waspadai Efeknya ke Setoran Pajak

Sabtu, 23 September 2023 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Perkuat Hubungan Ekonomi Kedua Yurisdiksi, Senat Dukung P3B AS-Taiwan

Sabtu, 23 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Fenomena Jualan Lewat Medsos, Jokowi: Segera Disusun Regulasinya

Sabtu, 23 September 2023 | 14:00 WIB KP2KP BENGKAYANG

WP Bangun Ruko, Petugas Pajak Datang untuk Taksir PPN KMS Terutang

Sabtu, 23 September 2023 | 13:00 WIB KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp7.870 Triliun Hingga Agustus 2023

Sabtu, 23 September 2023 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Sebut PPN PMSE Efektif Mengayomi Pengusaha Dalam Negeri