Berita
Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI
Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN
Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Fraksi Golkar Harap RUU KUP Tidak Menimbulkan Pemajakan yang Eksesif

A+
A-
0
A+
A-
0
Fraksi Golkar Harap RUU KUP Tidak Menimbulkan Pemajakan yang Eksesif

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dalam rapat Komisi XI bersama dengan pemerintah, Senin (13/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Anggota Komisi XI berharap ketentuan-ketentuan pajak yang diusulkan pemerintah pada RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak menimbulkan terjadinya pengenaan pajak secara agresif.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan aspek formil RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) perlu menghindari potensi atau celah terjadinya abusive tax collection.

"Dari aspek materiel, Fraksi Partai Golkar mendorong agar ketentuan dalam RUU KUP tidak mengarah pada pemajakan yang bersifat eksesif," katanya dalam rapat Komisi XI bersama dengan pemerintah, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Misbakhun berpandangan reformasi pajak yang diusulkan oleh pemerintah harus disusun dengan cermat sembari memperhatikan keberlangsungan dunia usaha dan perekonomian yang masih tertekan oleh pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, lanjutnya, waktu implementasi ketentuan pada RUU KUP juga perlu didesain secara fleksibel sehingga pemberlakuannya sesuai dengan perkembangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

"Hal ini untuk memastikan agar masyarakat dan dunia usaha tidak tertimpa beban yang terlampau berat pada saat perekonomian belum sepenuhnya pulih dari dampak-dampak pandemi," ujarnya.

Baca Juga: Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Dari sisi administrasi perpajakan, sambung Misbakhun, Golkar berharap pemerintah memperbaiki kapasitas administrasi perpajakan, baik pada saat pembahasan RUU KUP maupun pada masa yang akan datang, apabila RUU KUP berlaku.

Menurutnya, perbaikan tersebut diperlukan agar ketentuan RUU KUP dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional serta mendukung tercapainya konsolidasi fiskal.

Fraksi Partai Golkar pun menyatakan menyetujui untuk membahas RUU KUP secara lebih lanjut bersama dengan pemerintah. (rig)

Baca Juga: Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

Topik : komisi xi, DPR, RUU KUP, kebijakan pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Januari 2022 | 15:00 WIB
JERMAN

100 Miliarder Dunia Minta Dipajaki Lebih Tinggi, Ada Apa?

Sabtu, 22 Januari 2022 | 14:00 WIB
THAILAND

Bebani APBN, Insentif PBB Disetop Tahun Ini

Sabtu, 22 Januari 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sanksi Administrasi Pajak Dipangkas, Wamenkeu: Agar WP Lebih Patuh

Sabtu, 22 Januari 2022 | 12:00 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Video: DJP Kirim Email Promosi PPS ke WP & Kejar Kepatuhan SPT Tahunan

berita pilihan

Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN

Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 15:00 WIB
KP2KP MOJOSARI

Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Tiga Pengusaha Dapat Apresiasi

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah

Minggu, 23 Januari 2022 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Diminta Gencarkan Pemeriksaan di Sektor Properti

Minggu, 23 Januari 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Aturan Soal DBH Kelapa Sawit Sedang Digodok, Ini Kata Kemenkeu