BERITA PAJAK HARI INI

Dua Hal Ini Bikin Pemotong Pajak Tak Dianggap Lapor SPT Masa PPh 21/26

Redaksi DDTCNews | Senin, 12 Februari 2024 | 09:00 WIB
Dua Hal Ini Bikin Pemotong Pajak Tak Dianggap Lapor SPT Masa PPh 21/26

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Pemotong pajak perlu memperhatikan kembali ketentuan tentang pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. Ada 2 hal yang bisa membuat pemotong pajak dianggap tak melaporkan SPT Masa PPh 21/26. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (12/2/2024).

Pasal 10 PER-2/PJ/2024 secara gamblang menjelaskan 2 kondisi yang dapat menyebabkan pemotong pajak dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

"SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah SPT Masa yang digunakan oleh pemotong pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan … dan penyetoran … dalam 1 masa pajak … ," bunyi penggalan Pasal 1 angka 9 PER-2/PJ/2024.

Baca Juga:
60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Adapun kedua kondisi tersebut antara lain, pertama, dalam hal pemotong pajak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) PER-2/PJ/2024, tetapi tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) PER-2/PJ/2024, bukti pemotongan (bupot) serta SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak yang:

  • membuat bupot PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final atau PPh Pasal 26 - (formulir 1721-VI) dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak;
  • membuat bupot PPh Pasal 21 yang bersifat final - (formulir 1721-VII) dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak;
  • membuat bupot PPh Pasal 21 bulanan - (formulir 1721-VIII) dan/atau bupot PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala - (formulir 1721-A1) dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak; dan/atau
  • melakukan penyetoran pajak dengan surat setoran pajak (SSP) dan/atau bukti pemindahbukuan (Pbk) dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak.

Kedua, dalam hal tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 PER-2/PJ/2024. Sesuai dengan pasal tersebut, pemotong pajak yang telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa dalam bentuk formulir kertas untuk masa-masa pajak berikutnya.

Baca Juga:
4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

“Pemotong pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 … dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” bunyi penggalan Pasal 10 PER-2/PJ/2024.

Selain topik tersebut, ada pula bahasan mengenai tarif PPh 21 lebih tinggi 20%, konsekuensi telat lapor SPT Tahunan, hingga pemberitaan tentang gugatan terhadap pajak hiburan.

Berikut ulasan berita perpajakan selengkapnya.

Tarif PPh 21 Lebih Tinggi 20% Masih Berlaku

DJP menegaskan ketentuan pengenaan tarif PPh lebih tinggi 20% terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih berlaku. Namun, aplikasi e-bupot 21/26 yang saat ini digunakan memang belum mengenakan tarif lebih tinggi 20%.

Baca Juga:
Ajukan Lupa EFIN Tapi Emailnya Tak Kunjung Masuk, Coba Cek Ini

Ketentuan soal tarif yang lebih tinggi tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (5a) UU PPh s.t.d.d. UU HPP.

"Dan saat ini ketentuan tersebut belum dicabut," tulis contact center DJP.

Pasal 21 ayat (5a) UU PPh menyebut besaran tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. (DDTCNews)

Baca Juga:
Hitung Pajak dan Minta EFIN karena Lupa? Bisa Pakai M-Pajak DJP

Pembayaran Pajak Bisa Diperpanjang

DJP memberikan penjelasan kepada wajib pajak terkait dengan jatuh tempo pembayaran PPh Masa yang bertepatan pada hari libur.

Jika jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan pada hari libur maka batas pembayaran pajak diperpanjang hingga hari kerja berikutnya.

“Misal, jika jatuh temponya 10 Februari 2024 maka batas pembayaran diperpanjang hingga tanggal 12 Februari 2024,” jelas Kring Pajak di media sosial. (DDTCNews)

Baca Juga:
Humas Pemerintah Perlu Imbau Publik Soal Lapor SPT dan Integrasi NPWP

Konsekuensi Telat Lapor SPT Tahunan

UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan.

Penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat dilaksanakan 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang pribadi adalah senilai Rp100.000, sedangkan pada wajib pajak badan Rp1 juta. (DDTCNews)

Baca Juga:
Tarif Pajak Daerah Terbaru di Rokan Hulu, Simak Daftarnya di Sini

Pemberitahuan NPPN Perlu Segera Disampaikan

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas berkesempatan untuk menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) hingga akhir Maret 2024.

PMK 54/2021 mengatur wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN untuk menghitung penghasilan neto perlu menyampaikan pemberitahuan kepada DJP pada 3 bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan.

"Wajib pajak ... dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN dan melakukan pencatatan, dengan syarat memberitahukan kepada dirjen pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan," bunyi Pasal 4 ayat (2) PMK 54/2021. (DDTCNews)

Baca Juga:
Uji Materiil UU HKPD, MK Minta Pengusaha Spa Perbaiki Permohonannya

Gugatan Pajak Hiburan

Pemerintah menyampaikan kesiapannya menghadapi gugatan pengusaha terkait dengan kenaikan pajak hiburan tertentu sebesar 40% hingga 75%.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus 3 menteri, yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menghadapi gugatan ini. (Kontan)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Lupa EFIN Tapi Emailnya Tak Kunjung Masuk, Coba Cek Ini

Kamis, 22 Februari 2024 | 08:58 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Hitung Pajak dan Minta EFIN karena Lupa? Bisa Pakai M-Pajak DJP

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024