Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (18)
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Draf Baru Klaster Ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja Sudah di DPR

A+
A-
21
A+
A-
21
Draf Baru Klaster Ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja Sudah di DPR

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2020, Rabu (12/8/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyerahkan draf baru klaster ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan sudah tercapai kesepakatan antara pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja sudah menyepakati penyempurnaan dari klaster ketenagakerjaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Kami sudah bertemu Baleg untuk penyempurnaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari draf sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kesepakatan kita ini akan menjadi kesepakatan bersama dengan Baleg DPR RI," ujar Ida dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2020, Rabu (12/8/2020).

Baca Juga: Perlu Rp12,6 Triliun untuk Bebaskan UMK dari Biaya Sertifikasi Halal

Menurut Ida, klausul-klausul baru dalam klaster ketenagakerjaan diharapkan bisa memudahkan pelaku usaha untuk melindungi hak-hak tenaga kerja di tengah kebutuhan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya otomatisasi, pemanfaatan artificial intelligence (AI), internet of things (IoT), dan big data.

"Perubahan paradigma kerja ini akan merubah cara kerja dan keahlian yang dibutuhkan oleh pelaku usaha ke depan," ujar Ida.

Seperti diketahui, perubahan drastis yang diusung dalam draf awal klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja menimbulkan penolakan keras dari kelompok tenaga kerja. Pemerintah pun memutuskan untuk menunda pembahasan dari klaster dalam rangka merevisi isi dari ketentuan ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

Baca Juga: Disetujui Banggar, RUU APBN 2021 Dibawa Ke Rapat Paripurna

Tak hanya tenaga kerja, World Bank juga memberi catatan khusus mengenai ketentuan ketenagakerjaan dalam beleid sapu jagat ini melalui laporan berjudul "Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery".

World Bank menyebut klausul ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi menggerus perlindungan tenaga kerja. Simak artikel ‘World Bank: Omnibus Law Cipta Kerja Berpotensi Merugikan Ekonomi’.

Skema upah minimum terbaru serta pembayaran pesangon yang lebih longgar dibandingkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berpotensi memperlemah perlindungan terhadap tenaga kerja serta meningkatkan ketimpangan penerimaan.

Baca Juga: Banggar Masukkan Klausul Baru Soal Perpajakan Dalam RUU APBN 2021

Pada Pasal 88D, penentuan upah minimum yang akan ditetapkan hanya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi provinsi. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang saat ini berlaku, yaitu upah minimum ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional.

Lebih lanjut, Pasal 88E juga mengatur industri padat karya bakal memiliki ketentuan upah minimum tersendiri menggunakan formula tertentu yang tidak diperinci pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Terakhir, ketentuan upah minimum tidak diberlakukan atas usaha mikro dan kecil. Pada Pasal 90B tertulis upah usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasar kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan upah harus berada di atas garis kemiskinan Badan Pusat Statistik. (kaw)

Baca Juga: Soal RUU Cipta Kerja, Begini Pengakuan Baleg DPR

Topik : omnibus law, omnibus law cipta kerja, DPR, klaster ketenagakerjaan, menaker
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 03 September 2020 | 16:20 WIB
BEA METERAI
Kamis, 03 September 2020 | 15:52 WIB
BEA METERAI
Rabu, 02 September 2020 | 18:45 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 02 September 2020 | 10:21 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
berita pilihan
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:28 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:17 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 28 September 2020 | 17:15 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 28 September 2020 | 17:00 WIB
RUU CIPTA KERJA
Senin, 28 September 2020 | 16:48 WIB
TAIWAN
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:22 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK