Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

DPRD: Retribusi Wisata & Parkir Perlu Dioptimalkan

A+
A-
0
A+
A-
0
DPRD: Retribusi Wisata & Parkir Perlu Dioptimalkan

PADANG, DDTCNews – Minimnya konstribusi objek wisata di Kota Padang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sorotan DPRD setempat. Pasalnya pengelolaan retribusi masuk dan parkir di setiap tempat objek wisata menjadi salah satu potensi yang dapat meningkatkan PAD Kota Padang

Usman Ismail Anggota Komisi IV DPRD Padang mengatakan sejauh ini objek wisata seperti Pantai Padang belum memberikan pemasukan PAD. Pasalnya, objek wisata tersebut belum menerapkan restribusi masuk. Seperti diketahui, objek wisata yang bisa dipungut retribusi hanya Pantai Airmanis dan Taman Hutan Raya Bung Hatta.

"Diakui keberadaan objek wisata memang memberikan dampak poisitif bagi ekonomi masyarakat. Namun, untuk peningkatan PAD masih belum signifikan. Harus ada terobosan dari dinas terkait untuk konstribusi PAD," ungkapnya, Rabu (17/8).

Baca Juga: Hindari Denda 2% Per Bulan! Jatuh Tempo PBB DKI Tinggal Sepekan Lagi

Menurut pengamatannya, sumber pendapatan daerah juga seharusnya bisa dihasilkan melalui restribusi parkir, tidak hanya bergantung pada penerimaan dari pajak restoran dan hotel.

"Harusnya dinas terkait memiliki standar yang jelas terkait restribusi parkir. Sehingga sumber pendapatan pajak tidak hanya melalui pajak restoran dan hotel," tegasnya.

Secara terpisah, sebagaimana dikutip gosumbar.com, Ketua Komisi II DPRD Padang Elly Thrisyanti mengakui pendapatan pajak terbesar Pemkot Padang hanya berkisar pada pajak restoran dan hotel. Elly menyayangkan lemahnya koordinasi antarSKPD sehingga menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak tergarap maksimal.

Baca Juga: Pemda Mulai Kebut Digitalisasi Pajak Daerah, Implementasi Dimulai 2022

"Mungkin ada beberapa SKPD yang tidak maksimal dalam menggalang pendapatan pajak. Hal ini akan menjadi evaluasi bagi Pemkot Padang," pungkasnya. (Amu)

Topik : pajak daerah, retribusi parkir, kota padang

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 12 Oktober 2021 | 14:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Mekanisme Inventarisasi Pajak

Selasa, 12 Oktober 2021 | 13:30 WIB
KOTA CIMAHI

Pacu Penerimaan Pajak, Pemda Sasar Restoran

Selasa, 12 Oktober 2021 | 11:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Pelaporan dan Pembayaran 11 Jenis Pajak Ini Kini Bisa Lewat Aplikasi

Senin, 11 Oktober 2021 | 17:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PKB Terhadap Wajib Pajak Pemegang Kontrak Karya

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty