Berita
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

DPR Minta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan, Ini Alasannya

A+
A-
0
A+
A-
0
DPR Minta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan, Ini Alasannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Hampir seluruh anggota DPR yang mengikuti rapat bersama pemerintah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membatalkan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengatakan kenaikan iuran seharusnya jangan dilakukan sebelum data atau informasi jumlah penerima bantuan iuran sudah sesuai dengan kondisi di masyarakat.

"Masih ada data yang belum clear. Kalau data belum selesai juga, jangan naik dulu. Ini soal hak seluruh rakyat Indonesia," katanya di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baca Juga: Efek Corona, 54 Perusahaan Petrokimia Dapat Relaksasi Pajak

Berdasarkan data yang dimiliki Ribka, saat ini masih ada 19,6 juta peserta bukan penerima upah (PBPU)--dari total 29 juta peserta PBPU--yang masih membayar secara mandiri atau tidak mendapat alokasi pemberian bantuan iuran (PBI).

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Misbakhun memberikan dua opsi pada Menkeu soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yakni langsung memasukkan semua PBPU sebagai PBI atau membatalkan kenaikan iuran yang diatur di Perpres No. 75/2019.

Di tempat yang sama, Sri Mulyani menegaskan tidak akan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kenaikan iuran pada peserta penerima upah telah dimulai sejak 1 Januari 2020.

Baca Juga: Alur Klaim Biaya Rawat Pasien Corona Dirancang, Begini Perinciannya

Pemerintah, lanjutnya, juga sudah membayar kenaikan iuran untuk PBI, ASN, TNI, dan Polri sejak Agustus 2019 sebesar Rp13,5 triliun tahun lalu, di mana dipakai BPJS Kesehatan untuk menambah defisit keuangan yang ditaksir sebesar Rp32 triliun.

“Kalau Perpres dibatalkan, Rp13,5 triliun harus saya tarik kembali. Berarti BPJS dalam posisi bolong Rp32 triliun. [Karena] kalau kami tidak jadi menaikkan, itu tidak jadi kami bayar, karena itu akan jadi temuan BPK,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan telah melewati kajian panjang pada tiga hal, yakni tarif, manfaat, dan kemampuan BPJS Kesehatan mengumpulkan iuran dari kelompok penerima upah.

Baca Juga: Alokasikan Bansos untuk Hadapi Corona, Pulau Jawa Jadi Prioritas

Selain itu, lanjut Menkeu, nilai iuran BPJS Kesehatan juga belum pernah direvisi sejak 2014. Padahal, jangka waktu paling ideal untuk mengkaji tarifnya adalah dua tahun.

Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta DPR untuk memberikan waktu bagi pemerintah perihal seluruh usulan DPR tersebut.

Muhadjir mengatakan siap membawakan solusi terbaik untuk semua masyarakat. Dia juga mengaku akan mulai mengumpulkan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas permintaan DPR tersebut, esok hari. (rig)

Baca Juga: Pandemi Corona Jadi Momen Pas untuk Capai Kesepakatan Pajak Digital

"Masih ada data yang belum clear. Kalau data belum selesai juga, jangan naik dulu. Ini soal hak seluruh rakyat Indonesia," katanya di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baca Juga: Efek Corona, 54 Perusahaan Petrokimia Dapat Relaksasi Pajak

Berdasarkan data yang dimiliki Ribka, saat ini masih ada 19,6 juta peserta bukan penerima upah (PBPU)--dari total 29 juta peserta PBPU--yang masih membayar secara mandiri atau tidak mendapat alokasi pemberian bantuan iuran (PBI).

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Misbakhun memberikan dua opsi pada Menkeu soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yakni langsung memasukkan semua PBPU sebagai PBI atau membatalkan kenaikan iuran yang diatur di Perpres No. 75/2019.

Di tempat yang sama, Sri Mulyani menegaskan tidak akan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kenaikan iuran pada peserta penerima upah telah dimulai sejak 1 Januari 2020.

Baca Juga: Alur Klaim Biaya Rawat Pasien Corona Dirancang, Begini Perinciannya

Pemerintah, lanjutnya, juga sudah membayar kenaikan iuran untuk PBI, ASN, TNI, dan Polri sejak Agustus 2019 sebesar Rp13,5 triliun tahun lalu, di mana dipakai BPJS Kesehatan untuk menambah defisit keuangan yang ditaksir sebesar Rp32 triliun.

“Kalau Perpres dibatalkan, Rp13,5 triliun harus saya tarik kembali. Berarti BPJS dalam posisi bolong Rp32 triliun. [Karena] kalau kami tidak jadi menaikkan, itu tidak jadi kami bayar, karena itu akan jadi temuan BPK,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan telah melewati kajian panjang pada tiga hal, yakni tarif, manfaat, dan kemampuan BPJS Kesehatan mengumpulkan iuran dari kelompok penerima upah.

Baca Juga: Alokasikan Bansos untuk Hadapi Corona, Pulau Jawa Jadi Prioritas

Selain itu, lanjut Menkeu, nilai iuran BPJS Kesehatan juga belum pernah direvisi sejak 2014. Padahal, jangka waktu paling ideal untuk mengkaji tarifnya adalah dua tahun.

Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta DPR untuk memberikan waktu bagi pemerintah perihal seluruh usulan DPR tersebut.

Muhadjir mengatakan siap membawakan solusi terbaik untuk semua masyarakat. Dia juga mengaku akan mulai mengumpulkan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas permintaan DPR tersebut, esok hari. (rig)

Baca Juga: Pandemi Corona Jadi Momen Pas untuk Capai Kesepakatan Pajak Digital
Topik : iuran bpjs kesehatan, menteri keuangan sri mulyani, dpr, komisi xi, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Minggu, 05 April 2020 | 08:00 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 04 April 2020 | 10:00 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 04 April 2020 | 09:00 WIB
OPERASI ROKOK ILEGAL
berita pilihan
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 09:19 WIB
OPINI
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:22 WIB
TIPS E-BUPOT
Rabu, 08 April 2020 | 16:16 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS