BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai tingginya dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank justru kontradiktif dengan sikap pemda yang kerap mengaku kekurangan anggaran.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta pemda maupun pemerintah pusat untuk memberikan penjelasan mengenai data Kementerian Keuangan yang mencatat dana pemda yang 'mengendap' di bank mencapai Rp234 triliun.
"Kondisi tersebut menjadi kontradiktif ketika di satu sisi pemerintah daerah mengaku kekurangan dana, tetapi di sisi lain masih terdapat anggaran yang tidak terserap," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (25/10/2025).
Melihat adanya kontradiksi tersebut, Doli menilai hal ini perlu segera dijelaskan agar tidak menimbulkan kebingungan publik maupun distorsi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Apabila tidak ada penjelasan yang memadai dari pemda, lanjutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan kontraproduktif. Di samping itu, dia meminta pemda dan pemerintah pusat bersinergi mendudukan persoalan ini.
"Di satu sisi kepala daerah meminta tambahan anggaran, tapi di sisi lain ada dana besar yang belum digunakan. Ini harus disinkronkan dan dibahas bersama antara pemerintah pusat dan daerah," tutur Doli.
Lebih lanjut, Doli berpesan agar pemda mengelola dana transfer ke daerah (TKD) secara baik dan bersih dari praktik korupsi. Menurutnya, pagu yang dikucurkan pemerintah pusat harus berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Dia pun mengimbau agar pemda mengakselerasi belanja guna mendorong pembangunan berkelanjutan. Percepatan belanja ini juga bertujuan mempercepat pembangunan daerah, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional.
"Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak. Jangan sampai pembangunan nasional terganggu hanya karena persoalan teknis di daerah," ujar Doli. (rig)
