Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

DPR Akhirnya Sahkan RUU Bea Meterai Jadi Undang-Undang

A+
A-
2
A+
A-
2
DPR Akhirnya Sahkan RUU Bea Meterai Jadi Undang-Undang

Ketua DPR RI Puan Maharani saat mempimpin rapat paripurna, Selasa (29/9/2020). (tangkapan layar Youtube DPR)

JAKARTA, DDTCNews – DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Bea Meterai menjadi undang-undang.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pengambilan keputusan tersebut dalam rapat paripurna Selasa (29/9/2020). Dia menanyakan persetujuan pengesahan RUU Bea Meterai menjadi undang-undang kepada para anggota DPR RI, baik yang hadir secara fisik maupun virtual.

"Apakah Rancangan Undang-undang tentang Bea Meterai dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan. Para anggota DPR pun serentak menjawab, "Setuju."

Baca Juga: Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, saat membacakan laporannya, menyebut RUU Bea Meterai terdiri atas 12 bab dan 32 pasal. RUU Bea Meterai yang resmi disahkan itu akan menggantikan UU No. 13/1985 tentang Bea Meterai.

Dito menyebut semua fraksi menyetujui RUU yang disampaikan pemerintah untuk disahkan menjadi undang-undang, kecuali Fraksi PKS. Fraksi PKS menilai kenaikan bea meterai berpotensi semakin melemahkan daya beli masyarakat dan menjadi beban baru bagi perekonomian.

"Fraksi PKS berpendapat perluasan dokumen dan tarif tunggal Rp10.000 dan batasan nilai dokumen hanya di atas Rp5 juta menjadi tidak senafas dengan penurunan PPh badan melalui Perpu No. 1/ 2020 yang sudah menjadi UU No. 2/2020," ujarnya.

Baca Juga: Rancang Target Penerimaan Pajak 2023, Sri Mulyani: Kami Akan Hati-Hati

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan revisi UU Bea Meterai tersebut sudah sangat dibutuhkan seiring dengan perubahan di bidang ekonomi, hukum, sosial, dan teknologi informasi dalam 3 dekade terakhir. Perubahan ini juga untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea meterai.

"RUU Bea Meterai secara keseluruhan bertujuan antara lain untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera," katanya.

Payung hukum ini rencananya mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Salah satu perubahannya mengenai tarif bea meterai, yang sebelumnya terdiri atas Rp3.000 dan Rp6.000 menjadi tarif tunggal senilai Rp10.000.

Baca Juga: Sudah Berakhir, Menu Layanan PPS di DJP Online Tidak Tersedia Lagi

Dokumen usaha kecil dan menengah yang bernilai di bawah atau sama dengan Rp5 juta tidak perlu membayar bea meterai untuk dokumen. Pada ketentuan yang lama, dokumen di atas Rp1 juta wajib membayar bea meterai.

UU juga memuat perluasan definisi dokumen objek bea meterai, meliputi dokumen dalam bentuk kertas dan elektronik. Kemudian, ada penambahan objek berupa dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga. Penambahan objek bea meterai tersebut sesuai kemajuan zaman sehingga negara bisa memberikan kesamaan perlakuan untuk dokumen kertas dan nonkertas.

Payung hukum yang baru juga memuat pengaturan saat terutang yang diperinci per jenis dokumen. Demikian pula subjek bea meterai terbaru yang mengatur perincian pihak terutang berdasarkan jenis dokumen.

Baca Juga: PPS Berakhir, Apa Selanjutnya? Begini Kata Dirjen Pajak

RUU Bea Meterai juga memuat ketentuan pembayaran bea meterai dengan menggunakan bea meterai elektronik sesuai perkembangan teknologi. Pengaturan tersebut juga akan memberikan kepastian hukum bagi dokumen-dokumen elektronik.

Ada sanksi atas ketidakpatuhan membayar bea meterai. Sanksi itu berupa administratif dan pidana terhadap ketidakpatuhan dan keterlambatan pemenuhan kewajiban pembayaran bea meterai. Sanksi juga dijatuhkan terhadap pelaku pengedaran atau penggunaan meterai palsu dan meterai bekas pakai. (kaw)

Baca Juga: Awas! DJP Sebut Batas Akhir Penyampaian SPPH Pakai Zona Waktu WIB
Topik : bea meterai, DPR, reformasi perpajakan, RUU Bea Meterai, Kemenkeu, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Lucky Adhitya

Selasa, 29 September 2020 | 18:45 WIB
Payung hukum ini rencana mulai berlaku 1januari2020.. apakah ini tidak salah tulis tahunnya ya.. nggak relevan klau berlaku 2020..trimakasih
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Siapa yang Wajib Bayar Pajak?

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perpanjang Lagi Waktu Lapor SPT Tahunan? DJP Ingatkan Aturan Ini

Selasa, 28 Juni 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Kejelasan Soal Waktu Implementasi Pajak Karbon

Selasa, 28 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak dari Sektor Tambang Tumbuh 3 Digit, Begini Perinciannya

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2