Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 15:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:31 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:11 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

DPR Akhirnya Sahkan RUU Bea Meterai Jadi Undang-Undang

A+
A-
2
A+
A-
2
DPR Akhirnya Sahkan RUU Bea Meterai Jadi Undang-Undang

Ketua DPR RI Puan Maharani saat mempimpin rapat paripurna, Selasa (29/9/2020). (tangkapan layar Youtube DPR)

JAKARTA, DDTCNews – DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Bea Meterai menjadi undang-undang.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pengambilan keputusan tersebut dalam rapat paripurna Selasa (29/9/2020). Dia menanyakan persetujuan pengesahan RUU Bea Meterai menjadi undang-undang kepada para anggota DPR RI, baik yang hadir secara fisik maupun virtual.

"Apakah Rancangan Undang-undang tentang Bea Meterai dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan. Para anggota DPR pun serentak menjawab, "Setuju."

Baca Juga: Soal Tata Kelola Pengembangan Aplikasi Situs Web DJP, Cek di Sini

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, saat membacakan laporannya, menyebut RUU Bea Meterai terdiri atas 12 bab dan 32 pasal. RUU Bea Meterai yang resmi disahkan itu akan menggantikan UU No. 13/1985 tentang Bea Meterai.

Dito menyebut semua fraksi menyetujui RUU yang disampaikan pemerintah untuk disahkan menjadi undang-undang, kecuali Fraksi PKS. Fraksi PKS menilai kenaikan bea meterai berpotensi semakin melemahkan daya beli masyarakat dan menjadi beban baru bagi perekonomian.

"Fraksi PKS berpendapat perluasan dokumen dan tarif tunggal Rp10.000 dan batasan nilai dokumen hanya di atas Rp5 juta menjadi tidak senafas dengan penurunan PPh badan melalui Perpu No. 1/ 2020 yang sudah menjadi UU No. 2/2020," ujarnya.

Baca Juga: Dirjen Pajak Rilis Aturan Baru Soal Tata Kelola Situs Web DJP

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan revisi UU Bea Meterai tersebut sudah sangat dibutuhkan seiring dengan perubahan di bidang ekonomi, hukum, sosial, dan teknologi informasi dalam 3 dekade terakhir. Perubahan ini juga untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea meterai.

"RUU Bea Meterai secara keseluruhan bertujuan antara lain untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera," katanya.

Payung hukum ini rencananya mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Salah satu perubahannya mengenai tarif bea meterai, yang sebelumnya terdiri atas Rp3.000 dan Rp6.000 menjadi tarif tunggal senilai Rp10.000.

Baca Juga: Mulai Hari Ini, Pelaporan SPT dengan Upload CSV di DJP Online Ditutup

Dokumen usaha kecil dan menengah yang bernilai di bawah atau sama dengan Rp5 juta tidak perlu membayar bea meterai untuk dokumen. Pada ketentuan yang lama, dokumen di atas Rp1 juta wajib membayar bea meterai.

UU juga memuat perluasan definisi dokumen objek bea meterai, meliputi dokumen dalam bentuk kertas dan elektronik. Kemudian, ada penambahan objek berupa dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga. Penambahan objek bea meterai tersebut sesuai kemajuan zaman sehingga negara bisa memberikan kesamaan perlakuan untuk dokumen kertas dan nonkertas.

Payung hukum yang baru juga memuat pengaturan saat terutang yang diperinci per jenis dokumen. Demikian pula subjek bea meterai terbaru yang mengatur perincian pihak terutang berdasarkan jenis dokumen.

Baca Juga: Wah, Hanya Penerimaan PPh OP Nonkaryawan yang Tidak Minus

RUU Bea Meterai juga memuat ketentuan pembayaran bea meterai dengan menggunakan bea meterai elektronik sesuai perkembangan teknologi. Pengaturan tersebut juga akan memberikan kepastian hukum bagi dokumen-dokumen elektronik.

Ada sanksi atas ketidakpatuhan membayar bea meterai. Sanksi itu berupa administratif dan pidana terhadap ketidakpatuhan dan keterlambatan pemenuhan kewajiban pembayaran bea meterai. Sanksi juga dijatuhkan terhadap pelaku pengedaran atau penggunaan meterai palsu dan meterai bekas pakai. (kaw)

Baca Juga: DPR: Tidak Mungkin Ada Keringanan Pajak dengan Larangan PHK
Topik : bea meterai, DPR, reformasi perpajakan, RUU Bea Meterai, Kemenkeu, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Lucky Adhitya

Selasa, 29 September 2020 | 18:45 WIB
Payung hukum ini rencana mulai berlaku 1januari2020.. apakah ini tidak salah tulis tahunnya ya.. nggak relevan klau berlaku 2020..trimakasih
1
artikel terkait
Senin, 19 Oktober 2020 | 12:32 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 18 Oktober 2020 | 11:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 17 Oktober 2020 | 12:31 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 17 Oktober 2020 | 11:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:47 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:32 WIB
PROVINSI BALI
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:42 WIB
PER-18/PJ/2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:01 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL