Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Rabu, 21 November 2018 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 20 November 2018 | 18:16 WIB
IRLANDIA
Selasa, 20 November 2018 | 18:00 WIB
BELANDA
 
Review
Rabu, 21 November 2018 | 08:12 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 November 2018 | 11:27 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 19 November 2018 | 07:12 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
Senin, 12 November 2018 | 16:42 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (13)
Kamis, 08 November 2018 | 15:49 WIB
KAMUS PAJAK
 
Data & alat
Rabu, 14 November 2018 | 09:28 WIB
KURS PAJAK 14-20 NOVEMBER 2018
Rabu, 07 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 7-13 NOVEMBER 2018
Rabu, 31 Oktober 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 31 OKTOBER 2018-6 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Kamis, 15 November 2018 | 14:45 WIB
KUNJUNGAN PENDIDIKAN
Rabu, 14 November 2018 | 18:51 WIB
SEMINAR UNIVERSITAS MARANATHA
Senin, 12 November 2018 | 18:10 WIB
BEASISWA
 
Reportase

Download Aturan Lengkap Pajak Mineral dan Batubara Di Sini

1

Tambang PT Freeport Indonesia di Papua.

JAKARTA, DDTCNews – Perjanjian akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh PT Inalum (Persero) akhirnya ditandatangani Kamis (27/9/2018). Perjanjian itu meliputi divestasi PTFI, jual beli saham PT Rio Tinto Indonesia, dan perjanjian pemegang saham PTFI.

Dengan tiga perjanjian itu, Inalum yang kini memiliki 9,36% saham PTFI akan meraup 51,23% saham PTFI, sedangkan Pemprov Papua akan memperoleh 10%. Nilai akuisisinya US$3,85 miliar setara Rp58,48 triliun pada kurs hari ini Rp15.188, dan diharapkan dibayar akhir tahun ini.

Di sisi lain, Kamis (2/8/2018), pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/ atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Pemerintah juga menyiapkan 4 peraturan menteri keuangannya.

Baca Juga: Relaksasi Aturan Pajak Tambang Mineral Masih Digodok

Empat PMK tersebut akan mengatur kerja sama, pembukuan dolar, sumbangan, dan perlakuan perpajakan bagi perusahaan di daerah terpencil. Pada aturan yang terakhir inilah, pemerintah akan memberikan kelonggaran terkait dengan pengajuan penyusutan pajaknya.

Salah satu alasan PP ini dibuat adalah untuk menjaga stabilitas investasi di Indonesia di sektor pertambangan. Selain itu, beleid ini juga respons pemerintah guna menindaklanjuti perjanjian awal (head of agreement) PT Inalum dan Freeport McMoran Inc pada 12 Juli 2018.

Dalam aturan tersebut, tarif PPh badan ditetapkan lebih ringan, yaitu 25% dari sebelumnya 35% seperti diatur KK. Pengecualian PPh itu diberikan pada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang belum berakhir kontraknya. PTFI masuk kategori ini.

Baca Juga: Menkeu: PNBP Kompensasi Penurunan Setoran Pajak Sektor Tambang

Lalu seperti apa aturan pemajakan menurut PP Nomor 37 Tahun 2018 itu? Apa saja bedanya dengan perlakuan perpajakan terhadap usaha tambang lainnya? Adakah fasilitas pengurangan pajak yang tersedia? Apa saja risikonya? Cermati aturan lengkap pajak pertambangan di sini:

Undang-Undang (UU):

Peraturan Pemerintah (PP):

Baca Juga: Korporasi Tambang Sumbang Setoran Jumbo untuk Bea Keluar DJBC
  • PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
  • PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
  • PP Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/ atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. 
  • PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Instruksi Presiden (Inpres):

  • Inpres Nomor 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian Di Dalam Negeri

Peraturan Menteri Keuangan (PMK):

  • PMK Nomor 107/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 67/PMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
  • PMK Nomor 39/PMK.11/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
  • PMK Nomor 194/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penjualan dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I
  • PMK Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen):

Baca Juga: Tak Berizin, Pemda Tetap Tarik Pajak Tambang Ilegal
  • Perdirjen Nomor PER-47/Pj/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara
  • Perdirjen Nomor PER-02/Pj/2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan, dan Sektor Lainnya
  • Perdirjen Nomor PER-29/Pj/2013 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penjualan bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I

Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen):

  • Kepdirjen Nomor Kep-28/Pj/2018 tentang Penetapan Nilai Bumi per Meter Persegi untuk Permukaan Bumi Offshore, Nilai Bumi per Meter Persegi untuk Tubuh Bumi Eksplorasi, Angka Kapitalisasi, Harga Uap, dan Harga Listrik, untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Tahun Pajak 2018

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE Dirjen Pajak):

  • SE Dirjen Pajak Nomor SE-53/Pj/2016 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara
  • SE Dirjen Pajak Nomor SE-57/Pj/2015 tentang Penegasan Perlakuan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan PMK Nomor 39/PMK.011/2013
  • SE Dirjen Pajak Nomor SE-44/Pj/2014 tentang Penegasan Perlakuan Tarif Pajak Penghasilan Badan Bagi Wajib Pajak yang Menjalankan Usaha di Bidang Pertambangan Berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Atau Kontrak Karya
  • SE Dirjen Pajak Nomor SE-36/Pj/2013 tentang Penghitungan Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Bagi Wajib Pajak yang Menjalankan Usaha di Bidang Pertambangan Mineral atau Batubara Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
  • SE Dirjen Pajak Nomor SE-68/Pj.6/1999 tentang Penegasan Kesatuan Penetapan dan Penerimaan PBB Sektor Pertambangan PT Inalum. (Bsi)
Baca Juga: Sengketa Pajak di Tambang Emas

Di sisi lain, Kamis (2/8/2018), pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/ atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Pemerintah juga menyiapkan 4 peraturan menteri keuangannya.

Baca Juga: Relaksasi Aturan Pajak Tambang Mineral Masih Digodok

Empat PMK tersebut akan mengatur kerja sama, pembukuan dolar, sumbangan, dan perlakuan perpajakan bagi perusahaan di daerah terpencil. Pada aturan yang terakhir inilah, pemerintah akan memberikan kelonggaran terkait dengan pengajuan penyusutan pajaknya.

Salah satu alasan PP ini dibuat adalah untuk menjaga stabilitas investasi di Indonesia di sektor pertambangan. Selain itu, beleid ini juga respons pemerintah guna menindaklanjuti perjanjian awal (head of agreement) PT Inalum dan Freeport McMoran Inc pada 12 Juli 2018.

Dalam aturan tersebut, tarif PPh badan ditetapkan lebih ringan, yaitu 25% dari sebelumnya 35% seperti diatur KK. Pengecualian PPh itu diberikan pada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang belum berakhir kontraknya. PTFI masuk kategori ini.

Baca Juga: Menkeu: PNBP Kompensasi Penurunan Setoran Pajak Sektor Tambang

Lalu seperti apa aturan pemajakan menurut PP Nomor 37 Tahun 2018 itu? Apa saja bedanya dengan perlakuan perpajakan terhadap usaha tambang lainnya? Adakah fasilitas pengurangan pajak yang tersedia? Apa saja risikonya? Cermati aturan lengkap pajak pertambangan di sini:

Undang-Undang (UU):

Peraturan Pemerintah (PP):

Baca Juga: Korporasi Tambang Sumbang Setoran Jumbo untuk Bea Keluar DJBC
  • PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
  • PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
  • PP Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/ atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. 
  • PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Instruksi Presiden (Inpres):

  • Inpres Nomor 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian Di Dalam Negeri

Peraturan Menteri Keuangan (PMK):

  • PMK Nomor 107/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 67/PMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
  • PMK Nomor 39/PMK.11/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
  • PMK Nomor 194/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penjualan dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I
  • PMK Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen):

Baca Juga: Tak Berizin, Pemda Tetap Tarik Pajak Tambang Ilegal
  • Perdirjen Nomor PER-47/Pj/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara
  • Perdirjen Nomor PER-02/Pj/2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan, dan Sektor Lainnya
  • Perdirjen Nomor PER-29/Pj/2013 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penjualan bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I

Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen):

  • Kepdirjen Nomor Kep-28/Pj/2018 tentang Penetapan Nilai Bumi per Meter Persegi untuk Permukaan Bumi Offshore, Nilai Bumi per Meter Persegi untuk Tubuh Bumi Eksplorasi, Angka Kapitalisasi, Harga Uap, dan Harga Listrik, untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Tahun Pajak 2018

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE Dirjen Pajak):

  • SE Dirjen Pajak Nomor SE-53/Pj/2016 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara
  • SE Dirjen Pajak Nomor SE-57/Pj/2015 tentang Penegasan Perlakuan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan PMK Nomor 39/PMK.011/2013
  • SE Dirjen Pajak Nomor SE-44/Pj/2014 tentang Penegasan Perlakuan Tarif Pajak Penghasilan Badan Bagi Wajib Pajak yang Menjalankan Usaha di Bidang Pertambangan Berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Atau Kontrak Karya
  • SE Dirjen Pajak Nomor SE-36/Pj/2013 tentang Penghitungan Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Bagi Wajib Pajak yang Menjalankan Usaha di Bidang Pertambangan Mineral atau Batubara Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
  • SE Dirjen Pajak Nomor SE-68/Pj.6/1999 tentang Penegasan Kesatuan Penetapan dan Penerimaan PBB Sektor Pertambangan PT Inalum. (Bsi)
Baca Juga: Sengketa Pajak di Tambang Emas
Topik : download aturan pajak, pajak mineral, pajak batubara, pajak tambang
artikel terkait
Jum'at, 02 Maret 2018 | 18:50 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 20 Maret 2018 | 17:46 WIB
PERATURAN TRANSFER PRICING
Selasa, 06 November 2018 | 16:14 WIB
FASILITAS TAX HOLIDAY
Jum'at, 03 Agustus 2018 | 17:48 WIB
PAJAK UMKM
berita pilihan
Selasa, 06 November 2018 | 16:14 WIB
FASILITAS TAX HOLIDAY
Jum'at, 23 Februari 2018 | 20:30 WIB
PERATURAN AEOI
Jum'at, 02 Maret 2018 | 18:50 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 03 Agustus 2018 | 17:48 WIB
PAJAK UMKM
Selasa, 17 April 2018 | 14:15 WIB
PERATURAN NPWP
Selasa, 20 Maret 2018 | 17:46 WIB
PERATURAN TRANSFER PRICING
1