Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dorong Pemulihan Ekonomi, Diskon PPh Orang Pribadi Disiapkan Tahun Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Dorong Pemulihan Ekonomi, Diskon PPh Orang Pribadi Disiapkan Tahun Ini

Ilustrasi.

STOCKHOLM, DDTCNews - Pemerintah Swedia akan memberikan relaksasi berupa diskon pajak penghasilan (PPh) orang pribadi pada tahun ini.

Menteri Keuangan Magdalena Andersson mengatakan rencana diskon PPh orang pribadi diharapkan mampu mendongkrak tingkat konsumsi masyarakat. Hal tersebut menjadi strategi pemerintah untuk memulihkan kegiatan ekonomi.

"Saya sangat berharap orang Swedia akan pergi keluar dan membeli secangkir kopi tambahan, mengunjungi salon atau bermain boling," katanya dikutip pada Minggu (19/9/2021).

Baca Juga: Ada Penegasan Ketentuan Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan

Menteri keuangan menjelaskan rencana diskon PPh orang pribadi sebagai kebijakan yang murni diarahkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Menurutnya, kebijakan pemotongan pajak tidak berlaku universal.

Fasilitas pajak tersebut hanya berlaku bagi individu dengan penghasilan rendah hingga menengah. Dia menyebutkan pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang memadai karena tingkat utang pemerintah yang rendah.

Menurut Andersson, ekonomi domestik masih memerlukan intervensi kebijakan pemerintah. Proses pemulihan, lanjutnya, perlu dikawal otoritas dengan tetap memberikan dukungan berupa stimulus atau diskon pajak.

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

"Kebijakan fiskal perlu mengambil tanggung jawab yang lebih besar, saya ingin melakukan melalui anggaran ini. Pelajaran penting dari krisis keuangan adalah tidak menarik stimulus terlalu dini. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan itu lagi," tuturnya.

Seperti dilansir theedgemarkets.com, tingkat utang publik Swedia termasuk dalam kategori paling rendah di Eropa. Dengan dosis insentif pajak yang ditambah, tingkat utang diproyeksi berkisar 35% terhadap PDB. Kebijakan fiskal tersebut juga akan didukung dari sisi moneter.

Bank sentral Swedia, Riksbank ikut menopang perekonomian dengan melalui kebijakan pembelian aset di pasar keuangan. Kebijakan tersebut tidak pernah dilakukan dalam menghadapi krisis keuangan pada masa lalu.

Baca Juga: Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Otoritas moneter tidak menurunkan suku bunga menjadi negatif di bawah 0%. Riksbank menyebutkan pemerintah masih memiliki ruang untuk meningkatkan pos belanja lebih banyak pada tahun ini untuk mendukung pemulihan ekonomi. (rig)

Topik : swedia, wajib pajak orang pribadi, pajak penghasilan, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Aktif Telepon WP dan Produksi Jutaan SP2DK 

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:52 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Simak, Ini 2 Kegiatan Strategi Pengawasan Pajak yang Dijalankan DJP

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital