Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Dorong Pemulihan Ekonomi, Diskon PPh Orang Pribadi Disiapkan Tahun Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Dorong Pemulihan Ekonomi, Diskon PPh Orang Pribadi Disiapkan Tahun Ini

Ilustrasi.

STOCKHOLM, DDTCNews - Pemerintah Swedia akan memberikan relaksasi berupa diskon pajak penghasilan (PPh) orang pribadi pada tahun ini.

Menteri Keuangan Magdalena Andersson mengatakan rencana diskon PPh orang pribadi diharapkan mampu mendongkrak tingkat konsumsi masyarakat. Hal tersebut menjadi strategi pemerintah untuk memulihkan kegiatan ekonomi.

"Saya sangat berharap orang Swedia akan pergi keluar dan membeli secangkir kopi tambahan, mengunjungi salon atau bermain boling," katanya dikutip pada Minggu (19/9/2021).

Baca Juga: Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Menteri keuangan menjelaskan rencana diskon PPh orang pribadi sebagai kebijakan yang murni diarahkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Menurutnya, kebijakan pemotongan pajak tidak berlaku universal.

Fasilitas pajak tersebut hanya berlaku bagi individu dengan penghasilan rendah hingga menengah. Dia menyebutkan pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang memadai karena tingkat utang pemerintah yang rendah.

Menurut Andersson, ekonomi domestik masih memerlukan intervensi kebijakan pemerintah. Proses pemulihan, lanjutnya, perlu dikawal otoritas dengan tetap memberikan dukungan berupa stimulus atau diskon pajak.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

"Kebijakan fiskal perlu mengambil tanggung jawab yang lebih besar, saya ingin melakukan melalui anggaran ini. Pelajaran penting dari krisis keuangan adalah tidak menarik stimulus terlalu dini. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan itu lagi," tuturnya.

Seperti dilansir theedgemarkets.com, tingkat utang publik Swedia termasuk dalam kategori paling rendah di Eropa. Dengan dosis insentif pajak yang ditambah, tingkat utang diproyeksi berkisar 35% terhadap PDB. Kebijakan fiskal tersebut juga akan didukung dari sisi moneter.

Bank sentral Swedia, Riksbank ikut menopang perekonomian dengan melalui kebijakan pembelian aset di pasar keuangan. Kebijakan tersebut tidak pernah dilakukan dalam menghadapi krisis keuangan pada masa lalu.

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Otoritas moneter tidak menurunkan suku bunga menjadi negatif di bawah 0%. Riksbank menyebutkan pemerintah masih memiliki ruang untuk meningkatkan pos belanja lebih banyak pada tahun ini untuk mendukung pemulihan ekonomi. (rig)

Topik : swedia, wajib pajak orang pribadi, pajak penghasilan, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini