Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

DJP Sudah Kenalkan Pajak Transaksi Elektronik ke Pelaku Usaha Asing

A+
A-
9
A+
A-
9
DJP Sudah Kenalkan Pajak Transaksi Elektronik ke Pelaku Usaha Asing

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Bersamaan dengan sosialisasi pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital luar negeri kepada pelaku usaha dari 11 negara, Ditjen Pajak (DJP) juga memperkenalkan pajak transaksi elektronik (PTE).

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan sosialisasi kepada pelaku usaha asing tidak hanya membahas soal pungutan PPN yang sudah diatur dalam PMK 48/2020. Otoritas juga menyampaikan kebijakan PTE yang juga sudah masuk dalam Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020.

“Yang dibahas PMK 48/2020 dan PPh serta PTE atas PMSE [perdagangan melalui sistem elektronik]," katanya, Rabu (3/6/2020).

Baca Juga: Ada Relaksasi Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Soal Faktur Pajak

John menuturkan dalam UU No. 2 Tahun 2020, pungutan pajak atas PMSE dibagi ke dalam tiga jenis pajak. Ketiganya adalah PPN, PPh, dan PTE. Adapun PTE, sambung John, menjadi jenis pajak baru yang diperkenalkan pemerintah. Oleh karena itu, DJP mulai melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha asing.

Sebelumnya, John mengatakan mengatakan PTE merupakan pajak langsung yang menyasar pada penghasilan. Jenis pajak ini akrab disebut pajak layanan digital (digital service tax/DST). Penerapan pajak tersebut merupakan wujud dari tindakan atau aksi unilateral. Simak kamus pajak ‘Apa itu Pajak Transaksi Elektronik?’.

Dengan masuknya PTE dalam UU No. 2 Tahun 2020, pemerintah Indonesia sudah bersiap melakukan tindakan unilateral. Namun, hingga saat ini, pemerintah masih menunggu pencapaian konsensus global yang sesuai jadwal terwujud pada akhir tahun ini.

Baca Juga: Aturan PER-11/PJ/2022 Berlaku Bulan Depan, Simak Ketentuan Transisinya

John menyebut anggota-anggota Inclusive Framework on BEPS dianjurkan agar tidak memungut pajak atas penghasilan sambil menunggu konsensus global yang rencananya akan dicapai pada akhir tahun ini. Namun, mereka tidak dilarang untuk menerapkannya.

Meskipun tidak dilarang untuk menerapkan aksi unilateral melalui DST, Inclusive Framework on BEPS memberi catatan jika konsensus global tercapai, semua ketentuan unilateral harus dicabut dan disesuaikan dengan kesepakatan dunia. Simak artikel ‘DJP: Penerapan PPh Transaksi Digital Tak Dilarang tapi Ada Catatannya’. (kaw)

Baca Juga: Info dari DJP, e-Filing Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak Sementara Waktu
Topik : pajak digital, ekonomi digital, pajak transaksi digital, produk digital, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Rabu, 03 Juni 2020 | 23:48 WIB
ini merupakan kabar baik bagi kami. saya pribadi menilai ini merupakan langkah yang baik dan sangat efektif yang seharusnya dapat dilakukan untuk semua kebijakan yang esensial lainnya agar setiap mekanisme dan penggunaan kebijakan tersebut optimal
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penting! DJP Peringatkan Ada Konsekuensi Jika Utang Pajak Tak Dilunasi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 08:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sedang Dikaji, Perluasan Cakupan Penerima Insentif Pajak Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya