Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

DJP: Penerapan PPh Transaksi Digital Tak Dilarang tapi Ada Catatannya

A+
A-
3
A+
A-
3
DJP: Penerapan PPh Transaksi Digital Tak Dilarang tapi Ada Catatannya

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memaparkan sudah ada beberapa negara yang menerapkan skema yang serupa dengan pajak transaksi elektronik (PTE) dalam Undang-Undang 2/2020 terkait penerapan Perpu 1/2020 menjadi undang-undang.

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan skema pajak langsung yang menyasar pada penghasilan itu akrab disebut pajak layanan digital (digital service tax/DST). Penerapan pajak tersebut merupakan wujud dari tindakan atau aksi unilateral.

“Beberapa negara sudah merealisasikan pengenaan pajak penghasilan untuk ekonomi digital seperti untuk layanan iklan online, jasa sosial media, dan penjualan barang atau jasa secara online,” katanya dalam sebuah konferensi video, seperti dikutip pada Selasa (26/5/2020).

Baca Juga: Aplikasi Pelaporan Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25 Sudah Tersedia

Adapun beberapa negara yang sudah dan akan menerapkan skema DST antara lain Austria dengan tarif 5%, Hungaria dengan tarif 7,5%, Italia dengan tarif 3%, Inggris dengan tarif 2%, Prancis dengan tarif 3%, Uruguay dengan tarif 12%, Turki (digital tax) dengan tarif 7,5%, dan India (equalisation levy) dengan tarif 6%.

John menyebut anggota-anggota Inclusive Framework on BEPS dianjurkan agar tidak memungut pajak atas penghasilan sambil menunggu konsensus global yang rencananya akan dicapai pada akhir tahun ini. Namun, mereka tidak dilarang untuk menerapkannya.

“Jadi, dianjurkan tidak memungut atau menerapkan, tapi tidak dilarang untuk menerapkan,” imbuhnya.

Baca Juga: Tarif Efektif 74 Negara Lebih Rendah 1,3 Poin Persen dari Tarif Resmi

Meskipun tidak dilarang untuk menerapkan aksi unilateral melalui DST, Inclusive Framework on BEPS memberi catatan jika konsensus global tercapai, semua ketentuan unilateral harus dicabut dan disesuaikan dengan kesepakatan dunia.

Saat ini, pemerintah Indonesia juga sudah bersiap dengan pengenaan skema DST atau pajak transaksi elektronik dalam Undang-Undang 2/2020. Namun, pemerintah mengaku masih menunggu konsensus global. Simak pula artikel ‘PPN dalam Transaksi Digital Dikenakan 1 Juli 2020, PPh-nya Kapan?’. (kaw)

Baca Juga: Penyelesaian Keberatan: Permintaan Data/Informasi Wajib Pajak
Topik : pajak digital, pajak transaksi elektronik, DST, konsensus global, OECD, G20, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 08 Juli 2020 | 10:18 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 09:45 WIB
KEP-280/PJ/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 07:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:58 WIB
TARIF PPh BADAN
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:22 WIB
KINERJA APBN 2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:59 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:36 WIB
PMK 81/2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:27 WIB
ARAB SAUDI
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:06 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:51 WIB
KINERJA FISKAL