Berita
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

PPN dalam Transaksi Digital Dikenakan 1 Juli 2020, PPh-nya Kapan?

A+
A-
5
A+
A-
5
PPN dalam Transaksi Digital Dikenakan 1 Juli 2020, PPh-nya Kapan?

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal memberikan penjelasan kepada media dalam video conference APBN Kita pada Rabu (20/5/2020). (tangkapan layar Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pengenaan pajak penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik (PTE) terhadap pelaku transaksi digital masih akan menunggu konsensus global yang saat ini tengah diupayakan di bawah koordinasi OECD.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal melalui video conference APBN Kita pada Rabu (20/5/2020). Dia mengatakan pemerintah Indonesia masih akan menunggu konsensus global yang ditargetkan tercapai pada akhir tahun ini.

“Untuk PPh [pelaku transaksi digital] kita tetap akan menunggu konsensus global yang mungkin ditargetkan tetap akan terbit pada akhir tahun ini,” ujarnya.

Baca Juga: Pengusaha Mal Minta Pembebasan PPh Final atas Sewa, Ini Kata Kemenkeu

Namun demikian, seperti yang diberitakan selama ini, posisi Indonesia tetap mempersiapkan upaya cadangan. Yon mengatakan upaya cadangan ini akan dieksekusi jika konsensus itu tidak dapat tercapai sampai akhir 2020.

Melalui Perpu 1/2020, pemerintah sudah menyiapkan adanya pengenaan pajak transaksi elektronik (PTE) untuk pelaku luar negeri. Sesuai Perpu 1/2020, pengenaan PTE dilakukan jika penerapan PPh tidak bisa dijalankan karena terbentur status BUT.

Penentuan BUT dalam beleid itu juga sudah memasukkan konsep significant economic presence. Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo juga menegaskan pengenaan PPh atas perusahaan digital tetap akan menunggu hasil konsensus OECD/G20.

Baca Juga: Sejak 2017, 10 Negara Ini Utak Atik Tarif PPh OP Orang Kaya 

“Tentu kita bersiap-siap. Saat ini, persiapan dilakukan seandainya ada isu lain yang muncul sehingga konsensus tidak tercapai,” ujar Yon.

Sebelumnya, Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan pembahasan konsensus global akan dibicarakan pada pertemuan Inclusive Framework (IF) pada awal Juli di Jerman. Namun, pertemuan tersebut kemungkinan besar akan ditunda karena pandemi Covid-19.

Pertemuan IF di Jerman, menurutnya, sulit digantikan dengan pertemuan virtual. Pasalnya, momen tersebut dimanfaatkan untuk mengambil keputusan dan perumusan kebijakan yang harus dilakukan dengan pertemuan langsung karena menyangkut detail kebijakan pajak global untuk ekonomi digital.

Baca Juga: Periode Pemberian Insentif Pajak PMK 28/2020 Bakal Diperpanjang

“[Pertemuan] ini terancam untuk ditunda. Kalau ini ditunda, tentu konsensus global di akhir tahun ini juga terancam bisa enggak terwujud karena kita perlu ketemu face to face membahas scara detail,” imbuhnya. Simak selengkapnya di artikel ‘DJP: Konsensus Global Pajak Digital Terancam Tidak Tercapai pada 2020’.

Untuk saat ini, pemerintah tengah mengoptimalkan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri. Kebijakan yang mulai berlaku 1 Juli 2020 ini sudah diatur dalam PMK 48/2020. Simak artikel ‘PPN Impor Produk Digital Berlaku 1 Juli 2020, Ini Tanggapan IdEA’. (kaw)

Baca Juga: Pengawasan WP Orang Pribadi dan Isu PPh Final UMKM Terpopuler
Topik : pajak digital, PPh, PTE, PPN, ekonomi digital, PMSE, DJP, konsensus global, OECD
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 10:22 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Kamis, 24 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG