Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

PPN dalam Transaksi Digital Dikenakan 1 Juli 2020, PPh-nya Kapan?

A+
A-
5
A+
A-
5
PPN dalam Transaksi Digital Dikenakan 1 Juli 2020, PPh-nya Kapan?

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal memberikan penjelasan kepada media dalam video conference APBN Kita pada Rabu (20/5/2020). (tangkapan layar Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pengenaan pajak penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik (PTE) terhadap pelaku transaksi digital masih akan menunggu konsensus global yang saat ini tengah diupayakan di bawah koordinasi OECD.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal melalui video conference APBN Kita pada Rabu (20/5/2020). Dia mengatakan pemerintah Indonesia masih akan menunggu konsensus global yang ditargetkan tercapai pada akhir tahun ini.

“Untuk PPh [pelaku transaksi digital] kita tetap akan menunggu konsensus global yang mungkin ditargetkan tetap akan terbit pada akhir tahun ini,” ujarnya.

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Namun demikian, seperti yang diberitakan selama ini, posisi Indonesia tetap mempersiapkan upaya cadangan. Yon mengatakan upaya cadangan ini akan dieksekusi jika konsensus itu tidak dapat tercapai sampai akhir 2020.

Melalui Perpu 1/2020, pemerintah sudah menyiapkan adanya pengenaan pajak transaksi elektronik (PTE) untuk pelaku luar negeri. Sesuai Perpu 1/2020, pengenaan PTE dilakukan jika penerapan PPh tidak bisa dijalankan karena terbentur status BUT.

Penentuan BUT dalam beleid itu juga sudah memasukkan konsep significant economic presence. Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo juga menegaskan pengenaan PPh atas perusahaan digital tetap akan menunggu hasil konsensus OECD/G20.

Baca Juga: Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

“Tentu kita bersiap-siap. Saat ini, persiapan dilakukan seandainya ada isu lain yang muncul sehingga konsensus tidak tercapai,” ujar Yon.

Sebelumnya, Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan pembahasan konsensus global akan dibicarakan pada pertemuan Inclusive Framework (IF) pada awal Juli di Jerman. Namun, pertemuan tersebut kemungkinan besar akan ditunda karena pandemi Covid-19.

Pertemuan IF di Jerman, menurutnya, sulit digantikan dengan pertemuan virtual. Pasalnya, momen tersebut dimanfaatkan untuk mengambil keputusan dan perumusan kebijakan yang harus dilakukan dengan pertemuan langsung karena menyangkut detail kebijakan pajak global untuk ekonomi digital.

Baca Juga: Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

“[Pertemuan] ini terancam untuk ditunda. Kalau ini ditunda, tentu konsensus global di akhir tahun ini juga terancam bisa enggak terwujud karena kita perlu ketemu face to face membahas scara detail,” imbuhnya. Simak selengkapnya di artikel ‘DJP: Konsensus Global Pajak Digital Terancam Tidak Tercapai pada 2020’.

Untuk saat ini, pemerintah tengah mengoptimalkan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri. Kebijakan yang mulai berlaku 1 Juli 2020 ini sudah diatur dalam PMK 48/2020. Simak artikel ‘PPN Impor Produk Digital Berlaku 1 Juli 2020, Ini Tanggapan IdEA’. (kaw)

Baca Juga: Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik
Topik : pajak digital, PPh, PTE, PPN, ekonomi digital, PMSE, DJP, konsensus global, OECD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Januari 2022 | 17:27 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ubah Data WP Bisa Lewat Kring Pajak 1500200, Asalkan…

Kamis, 13 Januari 2022 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Maju Terus Pajaki Layanan Digital, AS Mulai Gerah

Kamis, 13 Januari 2022 | 15:00 WIB
NIGERIA

Sempat Dibekukan 6 Bulan, Twitter Akhirnya Bersedia Lunasi Pajak

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP