KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

DJP Jaktim Gelar Ruang Belajar Pajak, Dihadiri Dosen dari 3 Kampus

Muhamad Wildan | Senin, 27 November 2023 | 14:45 WIB
DJP Jaktim Gelar Ruang Belajar Pajak, Dihadiri Dosen dari 3 Kampus

Perwakilan dosen dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), Universitas Mpu Tantular, dan Kalbis Institute bersama dengan pemateri dari Kanwil DJP Jaktim dalam Ruang Belajar Pajak.

JAKARTA, DDTCNews - Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Timur kembali menggelar kegiatan Ruang Belajar Pajak untuk dosen perguruan tinggi.

Kali ini, Ruang Belajar Pajak diikuti oleh dosen-dosen dari 3 perguruan tinggi di Jakarta Timur yakni Universitas Kristen Indonesia (UKI), Universitas Mpu Tantular, dan Kalbis Institute.

"Saya sangat mendukung kegiatan ini semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi seluruh peserta," ujar Rektor UKI Dhaniswara K. Harjono dalam pembukaan Ruang Belajar Pajak yang digelar pada Kamis (23/11/2023).

Baca Juga:
Kampus Ini Didanai APBN dan Non-APBN, KPP Beri Edukasi Aturan Pajaknya

Wakil Rektor Universitas Mpu Tantular Menari Sitohang pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kanwil DJP Jakarta Timur yang telah menggelar Ruang Belajar Pajak. Menari berharap seluruh dosen bisa mengikuti kegiatan hingga akhir pertemuan.

Wakil Rektor II Bidang Riset dan Inovasi Kalbis Institute Siti Nurjanah mengapresiasi Kanwil DJP Jakarta Timur yang telah menggelar Ruang Belajar Pajak. Nurjanah berharap kolaborasi ini akan terus berlanjut dan membawa manfaat bagi seluruh instansi.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Muhammad Ismiransyah M. Zain pun berharap seluruh dosen dapat mengikuti Ruang Belajar Pajak dengan baik hingga akhir pertemuan.

Baca Juga:
Kanwil DJP Jatim II Resmikan Tax Center IAIN Madura

Untuk diketahui, Ruang Belajar Pajak digelar untuk memberikan pembelajaran kepada dosen. Materi akan diberikan secara bertahap dalam 5 pertemuan yang sudah terjadwal. Adapun pembukaan Ruang Belajar Pajak kali ini diikuti oleh 50 dosen dari ketiga perguruan tinggi.

Dalam pertemuan pertama, Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Rika Hijriyanti menyampaikan materi tentang reformasi perpajakan. Adapun Kepala Seksi Data dan Potensi Dwi Krisnanto dan Penyuluh Pajak Ahli Pertama KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Maskur menyampaikan materi tentang UU KUP. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 19 Februari 2024 | 12:00 WIB UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Kampus Ini Didanai APBN dan Non-APBN, KPP Beri Edukasi Aturan Pajaknya

Rabu, 14 Februari 2024 | 12:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Kanwil DJP Jatim II Resmikan Tax Center IAIN Madura

Senin, 12 Februari 2024 | 11:00 WIB KANWIL DJP JAWA BARAT III

Kanwil DJP Jawa Barat III Kukuhkan 743 Relawan Pajak dari Tax Center

BERITA PILIHAN
Rabu, 21 Februari 2024 | 18:10 WIB LAYANAN PAJAK

Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Rabu, 21 Februari 2024 | 17:07 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: Koreksi Transfer Pricing Harus Berangkat dari TPDoc Wajib Pajak

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:45 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:35 WIB STATISTIK CUKAI

Mengenal Skema Pengenaan Cukai Rokok Elektrik di Dunia, Begini Datanya

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:19 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Masih Ada 185.662 Rumah Belum Dialiri Listrik, Ini Strategi Pemerintah