Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

DJP: Harta yang Belum Dibaliknamakan Tetap Perlu Diungkap dalam PPS

A+
A-
25
A+
A-
25
DJP: Harta yang Belum Dibaliknamakan Tetap Perlu Diungkap dalam PPS

Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Yudha Wijaya.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) untuk mengungkapkan seluruh harta yang dimiliki, termasuk harta yang belum dibaliknamakan.

Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Yudha Wijaya mengimbau peserta PPS untuk melaporkan seluruh harta yang belum diungkap dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) dan kemudian mencantumkannya dalam SPT Tahunan.

"Yang mana yang harus dicantumkan dalam SPT Tahunan dan dalam SPPH, itu adalah harta yang dimiliki walaupun atas nama orang lain," katanya dalam Talkshow PPS: Apa dan Bagaimana Setelah PPS, dikutip pada Minggu (26/6/2022).

Baca Juga: Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan DJP Iis Mazhuri mencontohkan wajib pajak memiliki harta seperti mobil atau rumah yang belum dibaliknamakan maka harta tersebut tetap dianggap milik wajib pajak yang bersangkutan.

"Tetap merupakan harta milik wajib pajak dan bisa dimasukkan di dalam SPT Tahunan ataupun SPPH," tuturnya.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 196/2021, harta adalah akumulasi tambahan ekonomi berupa seluruh kekayaan baik berwujud maupun tak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, digunakan ataupun tidak digunakan untuk usaha, yang berada di dalam atau di luar Indonesia.

Baca Juga: NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Dasar penghitungan PPh final PPS ialah harta bersih, yaitu harta yang sudah dikurangi utang wajib pajak yang berkaitan langsung dengan perolehan harta.

Bagi peserta kebijakan I PPS, jumlah utang yang dapat diperhitungkan untuk menentukan harta bersih sebesar 50% dari harta untuk wajib pajak orang pribadi. Bagi wajib pajak badan, nilai utang maksimal sebesar 75% dari nilai harta.

Namun, batasan nilai utang di atas tidak berlaku bagi peserta kebijakan II PPS. Adapun kebijakan II PPS ini untuk mengakomodasi wajib pajak orang pribadi yang mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020

Baca Juga: Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sebagai informasi, wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk mengikuti PPS dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) melalui DJP Online paling lambat pada 30 Juni 2022.

Bila masih memiliki pertanyaan seputar PPS, wajib pajak bisa menghubungi saluran informasi khusus PPS melalui nomor telepon 1500-008, WhatsApp 081156-15008, live chat pajak.go.id, akun Twitter @kring_pajak, dan email [email protected] serta [email protected]. (rig)

Baca Juga: Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli
Topik : program pengungkapan sukarela, PPS, UU HPP, pajak, ungkap harta, SPT Tahunan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! KPK Sebut Restoran yang Jualan Online Perlu Dikenai Pajak

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka