Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

DJBC Sebut Perubahan Aturan Cukai KLM untuk Lindungi Pabrikan Kecil

A+
A-
1
A+
A-
1
DJBC Sebut Perubahan Aturan Cukai KLM untuk Lindungi Pabrikan Kecil

Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). (foto: beacukai.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyebut perubahan tarif cukai pada sigaret kelembak kemenyan (KLM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 109/2022 dimaksudkan untuk melindungi pabrikan kecil.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan PMK 109/2022 mengatur tarif cukai KLM yang kini terbagi dalam 2 golongan. Menurutnya, kebijakan ini akan lebih berpihak kepada pabrikan KLM dengan kapasitas kecil.

"PMK 109/2022 bertujuan untuk melindungi pengusaha rokok KLM yang produksinya di bawah 4 juta batang per tahun," katanya, Jumat (6/7/2022).

Baca Juga: BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Nirwala menuturkan PMK 109/2022 dirilis untuk merevisi PMK 192/2021 yang mengatur cukai pada jenis produk hasil tembakau sigaret, cerutu, KLM, klobot, dan tembakau iris berdasarkan skala produksinya.

Menurutnya, penetapan tarif cukai pada hasil tembakau perlu memperhitungkan skala produksi untuk memastikan setiap pabrikan bersaing secara adil.

Dia menyebut kebijakan tentang cukai KLM telah melewati kajian yang dilakukan secara hati-hati sejak Februari 2022. Dari kajian itulah, pemerintah memandang perlu untuk menetapkan tarif cukai berdasarkan skala produksi pada KLM.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Nirwala menjelaskan ketentuan tarif cukai KLM yang hanya 1 golongan bakal menimbulkan kerugian pada pabrikan kecil. Hal itu terjadi karena tarif cukai KLM pada pabrikan kecil akan sama dengan pabrikan besar.

Dengan membaginya dalam 2 golongan, lanjutnya, KLM yang diproduksi oleh pabrikan besar akan dikenai tarif cukai lebih tinggi.

"Tujuannya untuk menjamin agar setiap pabrikan dapat bersaing secara fair/adil sesuai jenis hasil tembakau dan skala produksinya. Jangan sampai anak SD berantem melawan anak SMA. Jelas akan kalah," ujarnya.

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

PMK 109/2022 mengatur golongan I berlaku untuk pabrik dengan produksi lebih dari 4 juta batang, sedangkan golongan II tidak lebih dari 4 juta batang. Pada KLM yang diproduksi oleh pabrik golongan I, dikenakan tarif cukai senilai Rp440 dengan batasan harga jual eceran (HJE) per batang paling rendah Rp780.

Sementara itu, pada golongan II, tarif cukai pada KLM tidak berubah, yaitu senilai Rp25 dan HJE paling rendah Rp200 per batang. (rig)

Baca Juga: Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya
Topik : pmk 109/2022, cukai rokok, sigaret KLM, kelembak kemenyan, DJBC, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 07 Agustus 2022 | 11:00 WIB
KOREA SELATAN

Pacu Industri Cip, Korea Selatan Makin Jorjoran Beri Insentif Pajak

Minggu, 07 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Pengusaha Minta Bea Masuk Bahan Baku Manufaktur Dihapus, Ini Sebabnya

Minggu, 07 Agustus 2022 | 10:00 WIB
AUSTRALIA

Cukai Miras Dinaikkan, Asosiasi Ini Sebut Industri Makin Kesusahan

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini