Ditjen Pajak Pastikan Emas Batangan Dapat Fasilitas PPN Tidak Dipungut

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan emas batangan dan emas granula akan mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut.

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pemberian fasilitas PPN tidak dipungut atas emas batangan sesuai dengan international best practice yang telah berlaku di negara-negara lain. Menurutnya, banyak negara mengecualikan emas batangan dari pengenaan PPN karena produk emas batangan dianggap 'setara' alat tukar.

"Emas batangan di banyak negara tidak dikenakan. Oleh karena itu, dalam konteks ya kita melihat pada best practice, emas batangan kita tidak akan kenakan PPN, dalam konteks kalau sekarang nantinya menjadi tidak dipungut, sama dengan granula," kata Yoga dalam keterangan pers, Jumat (1/4/2022).

Pemberian fasilitas PPN tidak dipungut atas emas batangan diharapkan akan mendukung produksi emas oleh industri-industri di Indonesia.

Untuk diketahui, pada Pasal 4A UU PPN yang belum direvisi melalui UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur emas batangan termasuk barang yang dikecualikan dari PPN. Namun dalam UU HPP, saat ini hanya emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara yang dikecualikan dari PPN.

Meski demikian, dalam keterangan resminya DJP menyatakan emas batangan bersama dengan emas granula mendapatkan fasilitas PPN.

Fasilitas PPN tidak dipungut atas emas granula sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 70/2021 yang ditandatangani oleh oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Juli 2022.

"Pemberian kemudahan PPN tidak dipungut atas penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing industri emas batangan dan emas perhiasan dalam negeri karena anode slime dan emas granula termasuk bahan baku utama pembuatan emas batangan dan emas perhiasan," bunyi bagian penjelas PP 70/2021. (sap)