Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Disrupsi Digital Kian Kencang, Otoritas Pajak Tak Boleh Ketinggalan

A+
A-
2
A+
A-
2
Disrupsi Digital Kian Kencang, Otoritas Pajak Tak Boleh Ketinggalan

Manager of DDTC Fiscal Research Denny Vissaro dan sejumlah narasumber lainnya dalam acara 14th International Tax Administration Conference. (tangkapan layar)

SYDNEY, DDTCNews - Digitalisasi sistem administrasi pajak menjadi sebuah keniscayaan yang perlu dilakukan otoritas. Langkah ini harus ditempuh untuk merespons proses bisnis yang makin kompleks dan serbadigital.

Urgensi digitalisasi administrasi pajak ini juga disampaikan secara gamblang oleh Manager of DDTC Fiscal Research Denny Vissaro dalam acara 14th International Tax Administration Conference yang digelar oleh University of New South Wales. Dalam paparannya, Denny mengungkapkan ada risiko yang bakal ditanggung otoritas pajak jika enggan mengadopsi teknologi digital.

"Ini bukan pilihan, ancaman yang timbul bagi sistem pajak bila otoritas tidak mengadopsi teknologi informasi sangat besar," ujar Denny dalam panel diskusi yang bertajuk Digital Disruption and Tax Administration Reform in the Digital Economy, Rabu (24/11/2021).

Baca Juga: DPR Minta Otoritas Mudahkan Pekerja di Luar Negeri Buat NPWP

Kendati begitu, adopsi teknologi digital perlu perencanaan matang. Denny menambahkan, otoritas pajak perlu merancang secara jelas apa saja tujuan yang ingin dicapai melalui pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perpajakan.

Menurutnya, goals besar yang dipatok akan menentukan apakah sistem yang diadopsi bisa diimplementasikan secara berkelanjutan dan diterima oleh seluruh segmen wajib pajak.

Tak cuma menyesuaikan perkembangan zaman semata, digitalisasi sistem perpajakan juga harus memberikan kepastian kepada wajib pajak. "Teknologi tidak boleh mendisrupsi terhadap keputusan bisnis wajib pajak, di sini kepastian pajak memiliki peran penting," ujar Denny.

Baca Juga: Video: Aturan Pelaksana PPS Segera Terbit & Revisi UU Ciptaker Dikebut

Denny menekankan, adopsi teknologi informasi dan implementasinya di lapangan harus dibarengi dengan terwujudnya rasa aman bagi wajib pajak.

"Digitalisasi juga harus memberikan kenyamanan. Tidak hanya menyederhanakan prosedur, digitalisasi perlu menekan biaya kepatuhan yang selama ini ditanggung oleh wajib pajak baik biaya uang maupun waktu," kata Denny.

Ada 3 faktor yang menurut Denny memengaruhi proses digitalisasi sistem perpajakan oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketiganya adalah demografi, kesadaran wajib pajak, dan ketimpangan akses terhadap internet.

Baca Juga: 21 Proses Bisnis DJP Dirancang Ulang, Ini Daftarnya

Menurut Denny, jumlah wajib pajak orang pribadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sesungguhnya sangat besar dan berpotensi untuk terus bertumbuh seiring dengan adanya bonus demografi.

Sayangnya, meski jumlah wajib pajak orang pribadi terus bertumbuh, pada faktanya kesadaran pajak dari wajib pajak orang pribadi masih cenderung rendah. Hal ini tercermin pada rendahnya setoran pajak dari wajib pajak orang pribadi relatif terhadap penerimaan pajak secara umum. Oleh karena itu, digitalisasi sistem pajak perlu memberikan platform dan pelayanan kepada wajib pajak orang pribadi.

Ketimpangan akses terhadap internet dan pelayanan digital secara umum juga perlu ditindaklanjuti, khususnya bagi negara berkembang dan memiliki wilayah yang luas.

Baca Juga: Aturan Turunan UU HPP Soal PPN Disiapkan, 4 Hal Ini Perlu Diperhatikan

Dia mengingatkan pemerintah kalau masih terdapat beberapa wilayah yang tertinggal dalam hal akses terhadap internet. Hal ini berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat di kawasan tertinggal tersebut terhadap digitalisasi.

Sebagai informasi, panel diskusi Digital Disruption and Tax Administration Reform in the Digital Economy dipimpin oleh Ekonom Senior Asian Development Bank Institute (ADBI) Nella Hendriyetty dan turut menghadirkan Profesor Jennie Granger dari School of Accounting, Auditing, and Taxation UNSW Business School.

Wakil direktur transformasi digital dari otoritas pajak Laos, Vaxeng Herr, juga membagikan pengalaman digitalisasi sistem perpajakan di negaranya. (sap)

Baca Juga: Dampak Pajak Minimum Global, Tarif Pajak Negara Ini Naik 3 Kali Lipat

Topik : digitalisasi administrasi pajak, digitalisasi pajak, digital economy, PSIAP, reformasi pajak, Denny Visaro, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 26 November 2021 | 15:21 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY

Segera Daftar! Free Webinar Kolaborasi DDTC dan Bursa Efek Indonesia

Jum'at, 26 November 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pilar 1 dan Pilar 2 dalam Reformasi Pajak Internasional

Rabu, 24 November 2021 | 15:30 WIB
14th International Tax Administration Conference

Meski Mendesak Dilakukan, Digitalisasi Pajak Tak Boleh Terburu-Buru

Rabu, 24 November 2021 | 15:00 WIB
14th International Tax Administration Conference

Catatan 1 Dekade Digitalisasi Administrasi Pajak, Begini Plus Minusnya

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Senin, 06 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK

Penyalahgunaan P3B Melalui Mekanisme Hybrid Mismatch Arrangements

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini