Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Detail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja, Download di Sini

A+
A-
70
A+
A-
70
Detail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja, Download di Sini

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

JAKARTA, DDTCNews – UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 memuat klaster perpajakan. Klaster yang berisi perubahan empat UU ini masuk dalam Bagian Ketujuh Bab VI terkait dengan kemudahan berusaha.

Secara berurutan pada Pasal 111—114, keempat UU tersebut adalah UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Poin-poin perubahan empat UU dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja tersebut tidak berbeda dari sebagian rencana yang semula akan diatur melalui Omnibus Law Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Baca Juga: Kejar Pendapatan Daerah, Kemendagri Minta Pemda Kebut Perda PBG

Dalam konferensi pers penjelasan UU Cipta Kerja pada 7 Oktober 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sebagian kebijakan dalam Omnibus Law Perpajakan sudah masuk dalam Perpu 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU 2/2020.

“Sehingga, dalam hal ini, yang masuk dalam Omnibus Cipta Kerja adalah bagian dari Omnibus Perpajakan yang belum masuk di dalam Perpu 1/2020, yang sekarang sudah menjadi UU 2/2020,” ujar Sri Mulyani.

Adapun kebijakan yang sudah masuk dalam UU 2/2020 antara lain penurunan tarif PPh badan dan pengenaan pajak digital. Sri Mulyani mengatakan berbagai perubahan UU dalam klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja berkaitan dengan ekosistem investasi.

Baca Juga: Lapkeu Wajar dengan Pengecualian, Boleh Ajukan Restitusi Dipercepat?

Sejumlah perubahan keempat UU dalam klaster perpajakan sudah diulas melalui beberapa artikel yang dapat dibaca di sini. Untuk melihat lebih terperinci pada tiap pasal yang mengalami perubahan, khususnya pada UU PPh, UU PPN, dan UU KUP, Anda dapat melihatnya dalam persandingan berikut.

Sebagai informasi, dokumen persandingan ini berdasarkan klaster perpajakan UU Cipta Kerja versi 1.035 dan 812 halaman. Untuk persandingan dengan UU Cipta Kerja versi final, yakni UU Nomor 11 Tahun 2020, Anda dapat melihatnya pada artikel 'UU Cipta Kerja Terbit, Download Perubahan 3 UU Pajak di Sini'. Anda dapat juga membaca melalui laman ini.

Selain menjadi bagian tidak terpisahkan dari ekosistem investasi untuk penciptaan lapangan kerja, pembenahan atas aspek pajak merefleksikan asas kepastian hukum dan kemudahan berusaha yang menjadi roh UU Cipta Kerja. Simak Perspektif ‘Makna Positif Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja’. (kaw)

Baca Juga: Pahami Ketentuan Pajak dengan Mudah, Pakai Perpajakan.id Versi 2

Topik : UU Cipta Kerja, Omnibus Law Perpajakan, UU KUP, UU PPN, UU PPh, persandingan UU, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 11:50 WIB
OPINI PAJAK

Memahami, Memaknai, dan Menyikapi Putusan MK atas PUU Cipta Kerja

Rabu, 12 Januari 2022 | 08:15 WIB
AGENDA PAJAK

Masih Ragu Ikut PPS? Gabung Diskusi Ini Bersama Pakarnya

Selasa, 11 Januari 2022 | 15:05 WIB
AGENDA PAJAK

Sambut Tahun Pajak 2022 dengan DDTC Tax Weeks, Ada 3 Webinar Gratis!

Senin, 10 Januari 2022 | 09:00 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UU PERPAJAKAN

Lengkap! Susunan Dalam Satu Naskah UU Perpajakan, Unduh di Sini

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:00 WIB
JEPANG

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BATANG

Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB