Review
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:38 WIB
TAX HOLIDAY (7)
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:35 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 27 Januari 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2021
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Detail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja, Download di Sini

A+
A-
67
A+
A-
67
Detail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja, Download di Sini

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

JAKARTA, DDTCNews – UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 memuat klaster perpajakan. Klaster yang berisi perubahan empat UU ini masuk dalam Bagian Ketujuh Bab VI terkait dengan kemudahan berusaha.

Secara berurutan pada Pasal 111—114, keempat UU tersebut adalah UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Poin-poin perubahan empat UU dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja tersebut tidak berbeda dari sebagian rencana yang semula akan diatur melalui Omnibus Law Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Dukung DJP Mempercepat Reformasi Perpajakan

Dalam konferensi pers penjelasan UU Cipta Kerja pada 7 Oktober 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sebagian kebijakan dalam Omnibus Law Perpajakan sudah masuk dalam Perpu 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU 2/2020.

“Sehingga, dalam hal ini, yang masuk dalam Omnibus Cipta Kerja adalah bagian dari Omnibus Perpajakan yang belum masuk di dalam Perpu 1/2020, yang sekarang sudah menjadi UU 2/2020,” ujar Sri Mulyani.

Adapun kebijakan yang sudah masuk dalam UU 2/2020 antara lain penurunan tarif PPh badan dan pengenaan pajak digital. Sri Mulyani mengatakan berbagai perubahan UU dalam klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja berkaitan dengan ekosistem investasi.

Baca Juga: Pandemi Belum Berakhir, Ini Saran Kebijakan Pajak dari Pakar

Sejumlah perubahan keempat UU dalam klaster perpajakan sudah diulas melalui beberapa artikel yang dapat dibaca di sini. Untuk melihat lebih terperinci pada tiap pasal yang mengalami perubahan, khususnya pada UU PPh, UU PPN, dan UU KUP, Anda dapat melihatnya dalam persandingan berikut.

Sebagai informasi, dokumen persandingan ini berdasarkan klaster perpajakan UU Cipta Kerja versi 1.035 dan 812 halaman. Untuk persandingan dengan UU Cipta Kerja versi final, yakni UU Nomor 11 Tahun 2020, Anda dapat melihatnya pada artikel 'UU Cipta Kerja Terbit, Download Perubahan 3 UU Pajak di Sini'. Anda dapat juga membaca melalui laman ini.

Selain menjadi bagian tidak terpisahkan dari ekosistem investasi untuk penciptaan lapangan kerja, pembenahan atas aspek pajak merefleksikan asas kepastian hukum dan kemudahan berusaha yang menjadi roh UU Cipta Kerja. Simak Perspektif ‘Makna Positif Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja’. (kaw)

Baca Juga: Ini Catatan Apindo Soal UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan

Topik : UU Cipta Kerja, Omnibus Law Perpajakan, UU KUP, UU PPN, UU PPh, persandingan UU, DDTC
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 21 Januari 2021 | 11:41 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 11:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 10:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 21 Januari 2021 | 10:19 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
berita pilihan
Kamis, 28 Januari 2021 | 16:00 WIB
OMBUDSMAN PERIODE 2021-2026
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:48 WIB
KOTA TEGAL
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:45 WIB
FILIPINA
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:38 WIB
TAX HOLIDAY (7)
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:12 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Januari 2021 | 14:23 WIB
KABUPATEN LEBONG
Kamis, 28 Januari 2021 | 13:53 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kamis, 28 Januari 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK