Mengapa perlakuan PPh atas lembaga sosial dan keagamaan serupa dengan lembaga pendidikan dan litbang?

Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) menyoal beberapa regulasi perpajakan yang diatur dalam UU Bea Meterai dan UU Cipta Kerja.

NIK yang dicantumkan pada faktur pajak memiliki kedudukan yang setara dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengecualian dividen dari objek pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak UU Cipta Kerja diundangkan, yakni 2 November 2020.

Ketentuan ini diatur dalam PP 10/2021 yang menjadi salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja.

Perubahan ketentuan tentang penerbitan SKPKBT itu merupakan implikasi dihapusnya ketentuan penerbitan ketetapan pajak terhadap pidana pajak yang telah diputus.

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri harus menyetorkan PPh terutang atas dividen jika tidak memenuhi syarat investasi.

Tidak ada lagi penerbitan SKPKB melewati jangka waktu 5 tahun setelah berakhirnya masa/bagian tahun/tahun pajak.

Pemerintah telah merilis peraturan pemerintah (PP) yang menjadi aturan turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Aturan pemangkasan tarif pajak penghasilan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/2021.