REVISI UU KUP

Dengan Revisi UU KUP, Celah Penghindaran Pajak Bakal Dipersempit

Dian Kurniati | Senin, 05 Juli 2021 | 14:55 WIB
Dengan Revisi UU KUP, Celah Penghindaran Pajak Bakal Dipersempit

Materi yang disampaikan Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (5/7/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang tengah dibahas dengan DPR, akan memperkuat landasan bagi Ditjen Pajak (DJP) untuk mencegah praktik penghindaran pajak.

Suryo mengatakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 18 UU Pajak Penghasilan (PPh) belum cukup untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang saat ini makin canggih. Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam RUU KUP akan membuat celah penghindaran pajak makin kecil.

"Selama ini yang kami amati bahwa banyak praktik penghindaran pajak yang sudah semakin canggih dan agresif sehingga kadang-kadang sulit dideteksi dan sulit ditangkal dengan aturan yang ada pada saat ini," katanya dalam rapat panitia kerja (panja) bersama Komisi XI DPR, Senin (5/7/2021).

Baca Juga:
WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

Suryo mengatakan pemerintah perlu membuat pengaturan yang lebih fleksibel dan komprehensif (general anti-avoidance rule/GAAR) untuk mencegah dan menangani praktik penghindaran pajak. Apalagi, terdapat 43 negara di dunia yang telah memiliki GAAR.

Menurutnya, penerapan GAAR sebagai instrument untuk mencegah praktik penghindaran pajak juga sesuai dengan komitmen internasional dalam mengimplementasikan pencegahan penyalahgunaan tax treaty (BEPS Action 6).

Suryo menjelaskan pada saat ini, Pasal 18 UU PPh hanya mengatur sebatas pada 4 hal tentang praktik penghindaran pajak. Keempatnya adalah pembatasan pembebanan bunga (thin cap), penundaan pembayaran dividen (CFC), transfer mispricing, dan penggunaan special purpose company di negara suaka pajak atau tax haven.

Baca Juga:
Pengembang Tak Setor PPN Rp 1,88 Miliar, Direktur Ditahan Kejaksaan

Sementara itu, beberapa praktik penghindaran pajak yang belum diatur misalnya penghindaran status bentuk usaha tetap (BUT), treaty abuse, rekayasa transaksi dengan perusahaan cangkang (shell companies), serta praktik penghindaran lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah mengajukan sejumlah usulan dalam RUU KUP. Misalnya, pemerintah mendapatkan kewenangan membuat ketentuan mengenai penentuan kembali besarnya pajak yang harus terutang akibat dari praktik penghindaran pajak melalui peraturan pemerintah (PP).

Selain itu, Suryo menambahkan pemerintah juga mengusulkan agar dirjen pajak dapat melakukan langkah enforcement terhadap regulasi yang diatur tersebut.

“Kami perlu semacam payung yang memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat pengaturan berikutnya pada waktu dijumpai atau ditemukan model transaksi yang mungkin tidak di-cover dalam UU PPh saat ini," ujarnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

05 Juli 2021 | 17:44 WIB

Do not interpret GAAR like a fisherman's net to catch whatever you can. GAAR should not be such that too much is left to interpretation and discretion by the tax department.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 13:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

Rabu, 06 Maret 2024 | 09:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pengembang Tak Setor PPN Rp 1,88 Miliar, Direktur Ditahan Kejaksaan

Selasa, 27 Februari 2024 | 18:30 WIB AMERIKA SERIKAT

IRS Ungkap Orang-Orang Kaya Tak Bayar Pajak 150 Miliar Dolar AS

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi