Fokus
Data & Alat
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Komunitas
Senin, 21 Juni 2021 | 17:30 WIB
IBI KWIK KIAN GIE
Senin, 21 Juni 2021 | 15:30 WIB
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Minggu, 20 Juni 2021 | 08:00 WIB
SEKJEN APSyFI REDMA GITA WIRAWASTA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Setoran PAD, Ini Kata Ketua Apeksi

A+
A-
3
A+
A-
3
Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Setoran PAD, Ini Kata Ketua Apeksi

Ketua Apeksi Bima Arya (kanan) berbincang dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya menyampaikan pendapatan asli daerah (PAD) berpotensi tergerus dengan hadirnya UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja.

Bima menyampaikan potensi tergerusnya PAD saat berbincang dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Dia menilai ada semangat resentralisasi kebijakan fiskal dalam UU Cipta Kerja.

"Catatan Apeksi itu pertama adanya resentralisasi dan potensi tsunami regulasi karena ada 47 PP dan sekian Permen yang harus diturunkan [dari UU Cipta Kerja]," katanya dalam acara Menteri Investasi/kepala BKPM Menjawab Apeksi, dikutip pada Selasa (11/5/2021).

Baca Juga: Puluhan Ribu SPPT PBB Dicetak, Warga Diharapkan Patuh Bayar Pajak

Bima menjelaskan resentralisasi terlihat dari kebijakan fiskal pajak daerah dan retribusi daerah. Menurutnya, Apeksi melihat akan banyak daerah yang kehilangan potensi penerimaan retribusi dengan hadirnya UU Cipta Kerja.

Dia menjelaskan pemerintah pusat memang sudah mengatur persoalan potensi kehilangan penerimaan tersebut yang akan digantikan. Namun, dia menilai tata cara penggantian penerimaan daerah yang hilang belum secara tegas diatur pemerintah.

"UU Cipta Kerja mengakibatkan banyak wilayah kemungkinan kehilangan potensi retribusi. Ini sudah dijanjikan dalam UU Cipta Kerja akan digantikan tapi belum jelas aturannya seperti apa," terangnya.

Baca Juga: Mulai Juli 2021, ASN Bakal Bayar Pajak Kendaraan Secara Autodebet

Wali Kota Bogor itu melanjutkan hal lain terkait dengan PAD yang menjadi perhatian adalah ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang berhubungan dengan proyek strategis nasional (PSN). Menurutnya, daerah juga berpotensi kehilangan penerimaan dari deregulasi dalam UU Cipta Kerja.

Dia mendukung penuh agenda PSN yang dilakukan pemerintah pusat. Catatan Apeksi tidak lain adalah kepastian hukum yang harus dijamin mengenai tergerusnya kompensasi PAD yang akan diganti pemerintah pusat.

"Pajak daerah dan retribusi daerah terkait PSN ini kami dukung penuh tapi harus jelas bagaimana pajak akan dipungut dan berapa lama periodenya. Selama ini belum jelas maka lagi-lagi potensi pendapatan daerah akan berkurang," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Revisi Perda, Tarif Pajak Hiburan Malam Bakal Dinaikkan Jadi 40%

Topik : UU Cipta Kerja, pajak daerah, retribusi daerah, PAD, Apeksi, BKPM
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 15 Juni 2021 | 17:16 WIB
KOTA PANGKALPINANG
Selasa, 15 Juni 2021 | 10:33 WIB
KABUPATEN SUMEDANG
berita pilihan
Selasa, 22 Juni 2021 | 11:30 WIB
BELGIA
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:48 WIB
APBN 2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:03 WIB
PMK 61/2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:00 WIB
KOTA BENGKULU SELATAN
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:58 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI