PERATURAN PAJAK

Catat! 4 Kondisi Ini Bikin SPT Dianggap Tak Disampaikan oleh DJP

Muhamad Wildan | Senin, 24 April 2023 | 11:30 WIB
Catat! 4 Kondisi Ini Bikin SPT Dianggap Tak Disampaikan oleh DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Terdapat 4 kondisi yang menyebabkan Surat Pemberitahuan (SPT) dari wajib pajak dianggap tidak disampaikan oleh Ditjen Pajak (DJP).

Pertama, SPT dianggap tidak disampaikan bila wajib pajak tidak menandatangani SPT sesuai dengan Pasal 7 PMK 243/2014 s.t.d.t.d PMK 18/2021.

"SPT yang disampaikan wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak", bunyi Pasal 7 ayat (1) PMK 243/2014 s.t.d.t.d PMK 18/2021, dikutip pada Senin (24/4/2023).

Baca Juga:
Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Jika SPT ditandatangani oleh kuasa wajib pajak maka SPT tersebut harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kedua, SPT dianggap tidak disampaikan jika tidak semua keterangan atau dokumen yang dibutuhkan telah dilampirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ketiga, SPT dianggap tak disampaikan jika SPT lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis.

Baca Juga:
Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Keempat, SPT dianggap tidak disampaikan apabila SPT disampaikan setelah dirjen pajak melakukan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP).

Pemeriksaan dimulai pada tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan pajak disampaikan kepada wajib pajak atau tanggal wajib pajak seharusnya datang untuk menghadiri panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.

Sementara itu, pemeriksaan bukper terbuka dimulai pada tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan bukper disampaikan. Jika SPT dianggap tidak disampaikan, DJP akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penyanderaan atau Gijzeling dalam Penagihan Pajak?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap I Dimulai

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penyanderaan atau Gijzeling dalam Penagihan Pajak?

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:15 WIB KOMPETISI PAJAK

Binus University Raih Juara I PERTAPSI Tax Competition 2024

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:00 WIB KOMPETISI PAJAK

Keseruan Babak Final PERTAPSI Tax Competition 2024 di Menara DDTC

Jumat, 01 Maret 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Coretax, Nomor Seri Faktur Pajak Tak Perlu Lagi Minta ke KPP