Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Cara Mengajukan Permohonan Penghentian Penyidikan Pajak

A+
A-
13
A+
A-
13
Cara Mengajukan Permohonan Penghentian Penyidikan Pajak

PENYIDIKAN pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga suatu tindak pidana perpajakan menjadi terang atau jelas serta dapat ditemukan tersangkanya.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Ditjen Pajak (DJP) yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

Namun, wajib pajak yang tengah disidik bisa saja mengajukan penghentian penyidikan pajak kepada menteri keuangan. Bila permohonan wajib pajak disetujui, Menteri Keuangan akan menyampaikan surat permintaan penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung.

Baca Juga: Cara Input Nota Retur Faktur Pajak di e-Faktur 3.0

Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permintaan penghentian penyidikan. Jaksa Agung hanya bisa menghentikan penyidikan sepanjang perkara pidana itu belum dilimpahkan ke pengadilan, alias belum P21.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan permintaan penyidikan pajak kepada Menteri Keuangan. Mula-mula, Anda diharuskan untuk melunasi terlebih dahulu pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Selain itu, wajib pajak juga diharuskan untuk membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2021.

Baca Juga: Cara agar Sumbangan Penanganan Covid-19 Dapat Jadi Pengurang Pajak

Selanjutnya, wajib pajak mengirimkan surat permohonan penghentian penyidikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Direktur Jenderal Pajak. Contoh format surat permohonan penghentian penyidikan bisa dilihat dalam lampiran PMK 18/2021.

Untuk diperhatikan, permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyatakan pengakuan bersalah dan pelunasan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi administrasi.

Setelah itu, surat permohonan ditandatangani wajib pajak dan tidak dapat dikuasakan. Lalu, dilampiri surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan jumlah pajak yang kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi administrasinya.

Baca Juga: Cara Mengatasi Nomor Seri Faktur Pajak Tidak Otomatis

Dokumen penghentian penyidikan dapat dibuat secara elektronik dan ditandatangani secara elektronik atau dibuat tertulis dan ditandatangani. Penyampaian dokumen dapat dilakukan secara langsung, melalui pos/jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat; atau secara elektronik. Selesai. Semoga bermanfaat. (Bsi)

Topik : Cara Mengajukan Permohonan Penghentian Penyidikan Pajak, tips pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Daftar Barang Mewah Selain Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:30 WIB
PENANGANAN PANDEMI

Pemberian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan Rp4,31 Triliun

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:30 WIB
KABUPATEN CIREBON

Hanya Berlaku 2 Bulan, Ada Program Pemutihan Denda Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:00 WIB
BELGIA

Meski Ada Pajak Gula, Masyarakat Tidak Ubah Perilaku Konsumsi