Fokus
Literasi
Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES
Kamis, 30 Juni 2022 | 10:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Cara Mengajukan Permohonan Pembebasan PBB di DKI Jakarta

A+
A-
9
A+
A-
9
Cara Mengajukan Permohonan Pembebasan PBB di DKI Jakarta

UNTUK meringankan beban kelompok masyarakat tertentu, Pemprov DKI Jakarta menawarkan insentif pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). Keringanan pajak tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 19/2021

Merujuk pada Pergub DKI Jakarta 19/2021, pembebasan PBB tersebut diberikan untuk guru, dosen, tenaga pendidikan, veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, purnawirawan polisi hingga TNI, mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan gubernur, mantan wakil gubernur, dan pensiunan PNS.

PBB-P2 yang terutang dapat diberikan pembebasan seluruhnya atau 100% kepada wajib pajak dengan syarat rumahnya tidak dipakai untuk kegiatan komersial, tetapi dipakai untuk kehidupannya dan/atau satuan rumah susun.

Baca Juga: DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Untuk mendapatkan insentif tersebut, wajib pajak harus mengajukan surat permohonan pembebasan PBB. Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan permohonan pembebasan PBB seperti diatur dalam Pergub DKI Jakarta No. 19/2021.

Mula-mula, wajib pajak membuat surat permohonan sesuai dengan Format 1 dalam lampiran Pergub DKI Jakarta 19/2021. Setelah itu, siapkan beberapa dokumen yang akan dilampirkan. Dokumen tersebut antara lain:

  1. Fotokopi KTP pemohon yang beralamat di Provinsi DKI Jakarta dan KTP pemberi kuasa jika dikuasakan,
  2. Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai guru dan tenaga kependidikan dan/atau dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi,
  3. Fotokopi keputusan Menteri Sosial RI tentang penetapan sebagai perintis kemerdekaan.
  4. Fotokopi keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang,
  5. Fotokopi keputusan sebagai purnawirawan,
  6. Fotokopi keputusan sebagai pensiunan,
  7. Fotokopi surat keterangan kematian dalam hal penerima pembebasan PBB-P2 telah meninggal dunia, dan
  8. Fotokopi SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan.

Dalam hal permohonan diajukan mantan presiden dan mantan wakil presiden serta mantan gubernur dan mantan wakil gubernur, persyaratan tersebut dapat dikecualikan dan diganti dengan fotokopi KTP pemohon yang terdaftar di seluruh wilayah RI.

Baca Juga: Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Permohonan yang diajukan guru dan/atau dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan sebagaimana tercantum dalam Format 7 atau Format 8 dan atau Format 9 Lampiran Pergub DKI 19/2021.

Informasi persyaratan diatas hanya merupakan sebagian yang harus dipenuhi pemohon pembebasan PBB-P2. Persyaratan lebih lengkap dapat dipelajari di Pergub DKI No. 19/2021. Adapun permohonan pembebasan PBB disampaikan kepada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD).

Setelah itu, UPPPD akan melakukan penelitian di lapangan untuk menguji kebenaran atas keadaan wajib pajak dan objek pajak. Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah akan memberikan keputusan paling lama 2 bulan sejak surat permohonan diterima. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Baca Juga: Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

Topik : tips pajak, pajak, pajak daerah, dki jakarta, PBB-P2, pembebasan PBB. PBB, tips

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

berita pilihan

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:02 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES

'Monopoli Itu Seperti Perbudakan!'

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:30 WIB
KP2KP SENDAWAR

Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:35 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tawarkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp659 Miliar dan US$5,8 Juta

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Hamish Daud: Jangan Tunda Lagi

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:03 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Putuskan Tambah Server PPS, Antisipasi Lonjakan Jumlah Wajib Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Setoran Pajak dari PPS Tembus Rp54 Triliun, DJP: Sesuai Ekspektasi