Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Cara Mengajukan Permohonan Menyusun Pembukuan Berbahasa Inggris ke DJP

A+
A-
0
A+
A-
0
Cara Mengajukan Permohonan Menyusun Pembukuan Berbahasa Inggris ke DJP

WAJIB Pajak harus menyusun pembukuan atau pencatatan di Indonesia dengan memakai satuan mata uang rupiah dan berbahasa Indonesia. Namun, Ditjen Pajak (DJP) juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang ingin menyusun pembukuan dengan bahasa Inggris.

Selain berbahasa Inggris, wajib pajak juga dapat menyelenggarakan pembukuan dengan satuan mata uang dolar AS. Namun, pembukuan dengan satuan mata uang dolar AS dan berbahasa Inggris hanya untuk wajib pajak badan tertentu.

Wajib pajak badan tertentu tersebut antara lain wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Indonesia seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan pertambangan mineral dan batubara.

Baca Juga: Cara Ajukan Permohonan Perubahan Tahun Pajak Kedua dan Seterusnya

Lalu, wajib pajak yang melakukan kerja sama operasi (KSO) sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama/akta pendirian KSO dan semua anggota KSO telah mendapatkan izin menteri keuangan untuk menyusun pembukuan dengan satuan mata uang dolar AS dan berbahasa Inggris.

Kemudian, wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama yang beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi (migas). Adapun kriteria wajib pajak badan tertentu ini diatur dalam Perdirjen No. PER-24/2020.

Untuk dapat membuat pembukuan berbahasa Inggris, wajib pajak harus mengajukan permohonan atau pemberitahuan ke DJP. Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan berbahasa Inggris melalui DJP Online.

Baca Juga: Cara Buat Faktur Pajak Sederhana Bagi PKP Pedagang Eceran

Mula-mula, kunjungi laman DJP Online. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password, dan kode keamanan. Setelah itu, klik Login. Pada menu utama DJP Online, pilih menu Layanan. Kemudian, klik kolom Info KSWP.

Nanti, Anda akan melihat nama, NPWP, dan alamat wajib pajak. Kemudian, pilih opsi pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar AS. Pilih tahun mulai, dan klik Cek Data. Bila berhasil, Anda akan menerima bukti penerimaan surat.

Untuk diperhatikan, pemberitahuan disampaikan paling lambat 3 bulan:

Baca Juga: Digitalisasi Administrasi Pajak di Dunia Makin Cepat, Ini Kata OECD
  1. Setelah dimulainya tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris tersebut bagi wajib pajak;
  2. Sejak tanggal pendiriannya bagi wajib pajak badan tertentu yang sejak pendiriannya telah menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AS; atau
  3. Sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AS tersebut dimulai bagi wajib pajak badan tertentu.

Selain melalui DJP Online, Anda juga dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Contoh format tercantum dalam lampiran huruf A PER-24/2020. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Topik : tips pajak, administrasi pajak, pembukuan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK

Memberi Kepastian untuk Wajib Pajak

Rabu, 01 September 2021 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)

Rabu, 01 September 2021 | 11:35 WIB
PERSPEKTIF

Menanti Era Baru Sistem Pajak Berbasis Teknologi

Rabu, 01 September 2021 | 11:30 WIB
DIGITALISASI ADMINISTRASI PAJAK

Transformasi Digital Bidang Pajak, 4 Elemen Ini Perlu Diperhatikan

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP