TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Hibah saat Pengajuan SKB PPh Final PHTB

Redaksi DDTCNews | Selasa, 30 April 2024 | 15:00 WIB
Cara Buat Surat Pernyataan Hibah saat Pengajuan SKB PPh Final PHTB

PENGHASILAN yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) terutang pajak penghasilan (PPh) final. Namun, terdapat beberapa kondisi yang membuat PHTB dikecualikan dari pengenaan PPh final tersebut.

Salah satu kondisi tersebut ialah PHTB yang dilakukan orang pribadi atau badan dalam rangka hibah. Tentu, terdapat kriteria PHTB dengan cara hibah yang dapat dikecualikan dari pengenaan PPh final tersebut. Kriteria tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-8/PJ/2023.

Untuk orang pribadi, pengecualian PPh final PHTB diberikan jika hibah tersebut diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

Baca Juga:
Termasuk Pajak, 6 Kebijakan UU HKPD Ini Mulai Implementasi pada 2025

Selain itu, hibah tanah dan/atau bangunan tersebut juga harus dipastikan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Untuk badan, pengecualian PPh final PHTB diberikan jika hibah tersebut diberikan kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

Sama seperti persyaratan untuk orang pribadi, hibah tanah dan/atau bangunan dari badan tersebut juga harus dipastikan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Baca Juga:
Apa Itu Formulir 1721-B1?

Wajib pajak yang ingin dibebaskan dari PPh final PHTB harus mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan bebas (SKB). Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan SKB tersebut di antaranya melampirkan surat pernyataan hibah.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara membuat surat pernyataan hibah untuk dilampirkan dalam permohonan penerbitan SKB. Mula-mula, cari dan buka dokumen PER-8/PJ/2023. Setelah itu, buka lampiran PER-8/PJ/2023.

Setelah itu, buatkan surat pernyataan hibah sesuai dengan format yang diatur dalam lampiran PER-8/PJ/2023. Berikut contoh format surat pernyataan hibah tersebut:

Selanjutnya, isi data atau informasi yang diminta dalam surat pernyataan tersebut. Pada nomor 1, diisi dengan nama orang pribadi atau pengurus badan. Pada nomor 2 diisi dengan NIK atau NPWP orang pribadi atau pengurus badan.

Baca Juga:
Banyak SPT Lebih Bayar, KPP Beri Edukasi soal Pengembalian Pendahuluan

Untuk nomor 3 diisi dengan alamat orang pribadi atau pengurus badan. Pada nomor 4 diisi dengan nama badan apabila pihak yang melakukan hibah merupakan badan. Untuk nomor 5 diisi dengan NPWP badan apabila pihak yang melakukan hibah merupakan badan.

Untuk nomor 6 diisi dengan alamat badan apabila pihak yang melakukan hibah merupakan badan. Pada nomor 7 diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (8) diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan.

Nomor 9 diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor 10 diisi dengan luas tanah yang dialihkan. Nomor 11 diisi dengan luas bangunan yang dialihkan. Nomor 12 diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.

Baca Juga:
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Satker PNBP Migas Pakai Basis Akrual

Nomor 13 diisi dengan nama pihak penerima hibah berupa tanah dan/atau bangunan. Nomor 14 diisi dengan NIK atau NPWP pihak penerima hibah berupa tanah dan/atau bangunan. Nomor 15 diisi dengan alamat pihak penerima hibah berupa tanah dan/atau bangunan.

Nomor 16 diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan. Nomor 17 diisi dengan tanda tangan orang pribadi atau pengurus badan. Nomor 18 diisi dengan nama orang pribadi atau pengurus badan. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:32 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Rabu, 29 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

DJP Sebut UMKM Lebih Untung Buka Usaha di IKN, Ternyata Ini Alasannya