Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Capaian APBD 2018 Lampaui Target, Begini Kata Gubernur Sulteng

A+
A-
0
A+
A-
0
Capaian APBD 2018 Lampaui Target, Begini Kata Gubernur Sulteng

(Foto: kailipost.com)

PALU, DDTCNews – Realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 mencapai 100,71% atau Rp3,86 triliun dari target Rp3,83 triliun. Hal ini diungkapkan dalam rapat paripurna DPRD Sulteng terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulteng Aminuddin Ponulele pada Senin (22/4/2019) kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulteng Longki mengatakan peningkatan APBD ini tidak akan terwujud tanpa kerja keras dari seluruh komponen lingkup pemerintah daerah (Pemda) seperti dengan nenerapkan pajak progresif setiap tahun serta menyusun potensi pungutan pemerintah, khususnya dari sumber daya alam.

“Kita patut bersyukur bahwa pada tahun 2018, kemampuan APBD kita terus meningkat. Realisasi APBD melampaui dari target,” ujar Longki dalam rapat paripurna.

Baca Juga: Siap-siap! Denda Pajak Kendaraan di Provinsi Ini Bakal Dihapus

Longki pun mengatakan pengoptimalan penerimaan daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan dari penghasilan asli daerah (PAD), pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah khususnya untuk sistem online perpajakan.

Longki menambahkan untuk mendukung pendapatan APBD perlu juga dilakukan koordinasi secara bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan organisasi perangkat daerah.

"Kami mengoptimalkan kinerja BUMD, meningkatkan pelayanan melalui Samsat keliling dan penegakan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan ketaatan membayar pajak serta pemutakhiran data kendaraan bermotor," ucap Longki menegaskan.

Baca Juga: Meski Pandemi, Kantor Samsat Tetap Buka Layanan Pajak Kendaraan

Pada 2018 pemerintah mengalokasikan anggaran tugas pembantuan untuk Provinsi Sulteng sebesar Rp500,6 miliar, terdiri dari pembantuan provinsi Rp358,5 miliar dan tugas pembantuan Rp142 miliar. Dilansir dari kailipost.com, dana tugas pembantuan tersebut dialokasikan dari empat kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada enam organisasi perangkat daerah. (Amu)

Topik : daerah, apbd, provinsi sulawesi tengah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 13 Mei 2020 | 15:21 WIB
KABUPATEN BONE BOLANGO
Rabu, 13 Mei 2020 | 14:49 WIB
KABUPATEN TAKALAR
Selasa, 12 Mei 2020 | 14:13 WIB
KOTA YOGYAKARTA
Selasa, 12 Mei 2020 | 12:28 WIB
KABUPATEN BANDUNG
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK