Review
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & alat
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Buku Impor Kena Bea Masuk 10%, Ini Respons Penerbit dan Penjual

A+
A-
2
A+
A-
2
Buku Impor Kena Bea Masuk 10%, Ini Respons Penerbit dan Penjual

Ilustrasi. (foto: mountainiq.com)

JAKARTA, DDTCNews – Para penerbit, penjual buku, dan siswa di Nepal dikejutkan dengan pengenaan 10% bea masuk atas buku-buku impor. Apalagi, lebih dari 80% buku-buku di Nepal merupakan hasil impor.

Beberapa hari setelah pemerintah Nepal mengumumkan bea masuk 10% atas buku-buku impor, para penerbit berhenti mengambil buku-buku impor sebagai protes dan menuntut agar langkah pengenaan bea masuk 10% itu dibatalkan.

“Sekitar 80%—90% buku di Nepal diimpor, dan sebagian besar dari India. Sekarang para siswa, termasuk kelas 10 dan 11, sulit untuk mendapatkan buku teks,” kata seorang penjual buku di Kathmandu, Ibu Kota Nepal, seperti dikutip pada Senin (8/7/2019).

Baca Juga: DJBC: Barang Impor Yang Mendapat Insentif Covid-19 Tembus Rp5,93 T

Asosiasi Penjual Buku Nasional dan Penerbit Nepal (The National Booksellers' and Publishers' Association of Nepal/NBPAN) telah memutuskan untuk tidak mengimpor buku apa pun sebagai bentuk protes. Selama ini, 90%—95% persen buku akademik dan buku teks merupakan hasil impor dari India.

Madhab Maharjan, Penasihat NBPAN sekaligus pemilik Mandala Book Point di Kathmandu mengatakan bea masuk 10% atas buku impor akan menarik biaya-biaya seperto asuransi dan pajak pengangkutan, serta biaya-biaya lain. Hal ini akan mengerek harga buku-buku impor.

“Buku-buku di seluruh dunia dijual dengan harga tercetak. Dengan pajak dan biaya tambahan, akan sulit untuk menjual buku-buku impor ke lembaga akademik, perpustakaan, dan siswa,” kata Maharjan.

Baca Juga: Lolos dari Ancaman Bea Masuk Tambahan, Indonesia Genjot Ekspor Pupuk

Mereka telah meminta Perdana Menteri KP Sharma Oli untuk menghapus bea atas buku impor. Mereka, lanjutnya, telah memiliki tradisi panjang mengimpor buku-buku dari India. Buku-buku agama diimpor pada abad ke-20. Sekarang, impor buku dibatasi ke New Delhi.

“Kami tidak ingin ada yang mengambil keuntungan dari situasi yang tidak kondusif ini karena akan berdampak buruk. Karena itu, kami memilih langkah ini untuk tidak mengimpor buku sampai kami mencapai keputusan akhir,” tegasnya.

Pasalnya, ketika impor terus dilakukan, akan ada dua harga untuk satu buku yang sama karena perbedaan waktu impor (sebelum dan sesudah adanya pengenaan bea masuk 10%). Hal ini akan menciptakan kesalahpahaman dengan konsumen.

Baca Juga: Cara Melapor Realisasi PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah

Maharjan mengatakan era digitalisasi sudah berpengaruh pada kondisi penjual maupun penerbit buku. Adanya kebijakan bea masuk ini justru berisiko membuat penjualan buku tidak bertahan lama. Banyak penerbit Nepal yang mencetak buku-buku mereka di India. Mereka sebelumnya harus membayar pajak 15%, sebelum ada pengenaan bea masuk 10% untuk buku impor.

Skitar 400.000 siswa yang memiliki pendidikan tinggi di Nepal pada jurusan manajemen, humaniora, sains dan pendidikan berdiri di sekitar 400.000, dan mereka akan langsung terkena dampak dari bea masuk atas buku-buku yang diimpor dari India.

“Jika India mencabut bea 5% pada buku-buku impor, langkah itu dapat membantu untuk mencabut 10% bea di Nepal juga,” imbuhnya seperti dilansirnews 18. (MG-dnl/kaw)

Baca Juga: Hitungan USTR Soal Beban Perusahaan AS Jika Kena Pajak Digital Prancis
Topik : buku, bea masuk, impor, Nepal, India
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 06 Juli 2020 | 14:43 WIB
AUDIT
Senin, 06 Juli 2020 | 12:15 WIB
PMK 79/2020
Senin, 06 Juli 2020 | 11:32 WIB
KERJA SAMA EKONOMI
Sabtu, 04 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Rabu, 15 Juli 2020 | 14:05 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Rabu, 15 Juli 2020 | 13:50 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 13:23 WIB
KEPABEANAN
Rabu, 15 Juli 2020 | 12:26 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 15 Juli 2020 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 11:29 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:38 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:09 WIB
LKPP 2019