REGULAR TAX DISCUSSION KAPj IAI

Buka Diskusi Soal Transfer Pricing, Ini Pesan Wamenkeu

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 Juli 2019 | 11:37 WIB
Buka Diskusi Soal Transfer Pricing, Ini Pesan Wamenkeu

Pemaparan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam Regular Tax Discussion bertajuk 'Kupas Tuntas Transfer Pricing di Indonesia’, Kamis (18/7/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia (KAPj IAI) menggelar diskusi tentang transfer pricing. Topik tersebut dinilai sangat strategis dalam dunia pajak saat ini.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan transfer pricing menjadi isu penting dalam kebijakan fiskal. Menurutnya, isu transfer pricing harus dibedah secara mendalam. Langkah ini untuk menekan penghindaran pajak melalui transfer pricing yang tidak wajar.

“Untuk transfer pricing ini bagaimana kita sebagai otoritas membuka modus penyalahgunaannya. Hari ini bicara transfer pricing merupakan sangat stategis untuk penerimaan pajak,” katanya saat membuka Regular Tax Discussion bertajuk 'Kupas Tuntas Transfer Pricing di Indonesia’, Kamis (18/7/2019).

Baca Juga:
Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Dia mengatakan praktik transfer pricing jamak dilakukan oleh perusahaan besar yang notabene merupakan tulang punggung penerimaan pajak. Pembahasan mengenai derajat kewajaran dari praktik transfer pricing – agar tidak menggerus basis penerimaan pajak – sangatlah krusial.

Lebih lanjut, Mardiasmo mengungkapkan pentingnya masukan pelaku usaha dalam diskusi terkait regulasi transfer pricing. Menurutnya, diperlukan kebijakan transfer pricing yang baik. Kebijakan ini bukan hanya untuk kepentingan otoritas, melainkan juga untuk memberikan kepastian kepada wajib pajak.

Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan bisa menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan investasi. Pasalnya, kepastian aturan main bagi pelaku usaha menjadi salah satu syarat penting dalam melakukan aktivitas bisnis.

Baca Juga:
Hanya 5 Hari! Diskon 40% untuk Buku Pajak dan Langganan Premium

“Mari kupas tuntas dan saya harapkan ada rekomendasi policy sebagai pijakan perbaikan dari sisi regulasi sehingga perusahaan juga nyaman. Untuk yang patut diberikan karpet merah dan yang belum kita giring masuk kelas agar makin banyak yang bayar pajak,” imbuhnya.

Acara ini dihadiri oleh Ketua KAPj IAI John Hutagaol yang memberikan keynote speech. Selanjutnya, sesi diskusi dilakukan dengan pembicara Senior Partner DDTC Danny Septriadi dan Kasubdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Perpajakan Internasional DJP Achmad Amin.

Selanjutnya, hadir pula Kepala Seksi Pelaksanaan Audit IIC Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai DJBC Bagus Ariyanto. Perwakilan dari sisi akademisi yang hadir adalah Wakil Ketua LPEM FEB UI Chistine Tjen. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Rabu, 03 April 2024 | 08:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hanya 5 Hari! Diskon 40% untuk Buku Pajak dan Langganan Premium

Selasa, 02 April 2024 | 12:00 WIB KPP PRATAMA GORONTALO

Diedukasi soal Beneficial Ownership, WP Diimbau Hindari Praktik Ilegal

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:48 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

SAK ETAP diganti SAK EP, Kebijakan Baru Akuntansi Koperasi Dirilis

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak