Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

BPK Temukan 2 Masalah Perpajakan dalam Audit LKPP 2018, Apa Itu?

3
3

Anggota II BPK Agus Joko Pramono saat memberikan pemaparan. 

JAKARTA, DDTCNews – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 menunjukan ada beberapa permasalahan perpajakan.

Anggota II BPK Agus Joko Pramono mengatakan setidaknya terdapat dua masalah dari laporan keuangan Kemenkeu. Keduanya berasal dari bidang perpajakan, yakni piutang perpajakan yang kembali muncul dengan angka yang tercatat naik dari 2017 serta permasalahan bea masuk antidumping produk baja.

“Permasalahan Kemenkeu terdapat di perpajakan dan juga bea masuk antidumping untuk baja yang sampai kita menggelar rapat di Kantor Menko,” katanya di Kantor BPK, Rabu (12/6/2019).

Baca Juga: Lagi, DDTC Kucurkan Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi

Dalam penyerahan laporan hasil audit laporan keuangan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan temuan dan rekomendasi BPK mendapat atensi khusus otoritas fiskal. Untuk temuan bea masuk antidumping misalnya, sudah mulai dilakukan proses perbaikan regulasi.

Adapun perbaikan regulasi tersebut, menurutnya, akan berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Permasalahan bea masuk antidumping tersebut merupakan temuan BPK di wilayah perdagangan bebas Batam.

“Pelaksaan bea masuk antidumping ini salah satu temuan BPK untuk baja yang di Batam. Pak Menko Perekonomian dan Ditjen Bea Cukai saat ini sedang dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan rekomendasinya,” ungkapnya.

Baca Juga: Soal Usulan Target Penerimaan Perpajakan 2020, Ini Respons DPR

Sementara itu, terkait dengan temuan piutang perpajakan senilai Rp81,4 triliun pada laporan 2018. Dirjen Pajak Robert Pakpahan menyampaikan temuan itu tidak lepas dari masih lemahnya sistem Ditjen Pajak. Proses bisnis terkait piutang pajak masih dilakukan secara terpisah sehingga menimbulkan kesalahan dalam administrasi pencatatan.

Nilai piutang itu tercatat naik sekitar 38,99% dibandingkan dengan saldo piutang perpajakan pada 2017 sebanyak Rp58,6 triliun. Piutang tersebut terbagi atas piutang di Ditjen Pajak senilai Rp68,9 triliun serta Ditjen Bea dan Cukai senilai Rp13,3 triliun.

Menurut Robert, banyak piutang pajak yang tidak terekam oleh sistem. Dengan demikian, data yang tersaji belum merekam secara komprehensif struktur piutang pajak yang berada di Ditjen Pajak.

Baca Juga: Partai Ini Dorong Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu

“Jadi kendala ada pada sistem. Kita sedang usahakan semua sistem terintegrasi. Untuk sekarang ini masih terpisah - pisah sehingga ketika ada satu action untuk kurangi piutang yang tidak terekam [sistem],” imbuhnya. (kaw)

“Permasalahan Kemenkeu terdapat di perpajakan dan juga bea masuk antidumping untuk baja yang sampai kita menggelar rapat di Kantor Menko,” katanya di Kantor BPK, Rabu (12/6/2019).

Baca Juga: Lagi, DDTC Kucurkan Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi

Dalam penyerahan laporan hasil audit laporan keuangan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan temuan dan rekomendasi BPK mendapat atensi khusus otoritas fiskal. Untuk temuan bea masuk antidumping misalnya, sudah mulai dilakukan proses perbaikan regulasi.

Adapun perbaikan regulasi tersebut, menurutnya, akan berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Permasalahan bea masuk antidumping tersebut merupakan temuan BPK di wilayah perdagangan bebas Batam.

“Pelaksaan bea masuk antidumping ini salah satu temuan BPK untuk baja yang di Batam. Pak Menko Perekonomian dan Ditjen Bea Cukai saat ini sedang dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan rekomendasinya,” ungkapnya.

Baca Juga: Soal Usulan Target Penerimaan Perpajakan 2020, Ini Respons DPR

Sementara itu, terkait dengan temuan piutang perpajakan senilai Rp81,4 triliun pada laporan 2018. Dirjen Pajak Robert Pakpahan menyampaikan temuan itu tidak lepas dari masih lemahnya sistem Ditjen Pajak. Proses bisnis terkait piutang pajak masih dilakukan secara terpisah sehingga menimbulkan kesalahan dalam administrasi pencatatan.

Nilai piutang itu tercatat naik sekitar 38,99% dibandingkan dengan saldo piutang perpajakan pada 2017 sebanyak Rp58,6 triliun. Piutang tersebut terbagi atas piutang di Ditjen Pajak senilai Rp68,9 triliun serta Ditjen Bea dan Cukai senilai Rp13,3 triliun.

Menurut Robert, banyak piutang pajak yang tidak terekam oleh sistem. Dengan demikian, data yang tersaji belum merekam secara komprehensif struktur piutang pajak yang berada di Ditjen Pajak.

Baca Juga: Partai Ini Dorong Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu

“Jadi kendala ada pada sistem. Kita sedang usahakan semua sistem terintegrasi. Untuk sekarang ini masih terpisah - pisah sehingga ketika ada satu action untuk kurangi piutang yang tidak terekam [sistem],” imbuhnya. (kaw)

Topik : BPK, LKPP, perpajakan, piutang perpajakan, antidumping
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI