Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

BPK Perbarui Kerja Sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung, Apa Isinya?

A+
A-
2
A+
A-
2
BPK Perbarui Kerja Sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung, Apa Isinya?

Berfoto bersama setelah penandatanganan nota kesepahaman. (BPK RI)

JAKARTA, DDTCNews – Untuk peningkatan sinergi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalin kerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) BPK dengan Kejaksaan Agung terkait dengan kerja sama koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sementara itu, MoU BPK dengan Polri mengenai kerja sama dalam rangka pemeriksaan serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dan pengembangan kapasitas kelembagaan.

Baca Juga: Biar Dapat Kepercayaan Wajib Pajak, DJP: Korupsi Perlu Ditekan

"MoU BPK dengan Kejaksaan Agung dan Polri merupakan pembaruan dari MoU yang sudah ada sebelumnya," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (11/8/2020).

Agung menyebutkan pembaruan kerja sama auditor negara dengan dua lembaga penegakan hukum di Indonesia itu memuat ruang lingkup yang lebih luas. Menurutnya, kerja sama tidak saja kegiatan yang berkaitan dengan tindak lanjut penegakan hukum atas hasil pemeriksaan BPK yang berimplikasi pidana.

Pembaruan kerja sama juga terkait penguatan kelembagaan dan kerjasama dalam penguatan bidang sumber daya manusia yang lebih luas, baik antara BPK dan Kejaksaan maupun BPK dan Polri. Selain itu, pembaruan juga meliputi masa berlaku, pola koordinasi, dan monitoring pelaksanaan dari MoU.

Baca Juga: KPK Perkuat Kerja Sama dengan Ditjen Pajak, Ada Apa?

"Nota kesepahaman ini memberikan satu indikator pengukuran yang lebih jelas dan terukur dari sisi kinerja masing-masing instansi," terangnya.

Dia menambahkan adanya pembaruan MoU kerja sama BPK dengan Polri dan Kejaksaan Agung ini menjadi langkah baru yang pada gilirannya memperkuat koordinasi dan sinergi ketiga instansi dalam menjalankan tugas.

Sebagai informasi, pembaruan kerja sama BPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dua MoU. Pertama, MoU tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana yang diteken pada 25 Juli 2007.

Baca Juga: Audit Anggaran Covid-19, BPK Dalami Kebijakan Pemda & Rumah Sakit

Kedua, MoU tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau terkait dengan e-audit yang ditandatangani pada 2011.

Sementara itu, pembaruan kerja sama BPK dengan Polri berkaitan dengan dua MoU. Pertama, MoU terkait dengan tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK terindikasi tindak pidana yang ditandatangani 21 November 2008.

Kedua, MoU tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau terkait dengan e-audit yang ditandatangani pada 2011. (kaw)

Baca Juga: Ada Temuan Bea Cukai, Izin 14 Eksportir Benih Bening Lobster Dicabut

Topik : BPK, Polri, Kejaksaan Agung, pemeriksaan, e-audit, kerugian negara, penegakan hukum
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 01 September 2020 | 11:45 WIB
DENMARK
Senin, 31 Agustus 2020 | 16:29 WIB
AUDIT
Rabu, 26 Agustus 2020 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK