Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

A+
A-
5
A+
A-
5
BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah merilis ketentuan baru mengenai barang kena pajak (BKP) strategis tertentu yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN). Pemerintah juga menerbitkan aturan baru mengenai bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor produk kain.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan aturan tentang relaksasi pembayaran cukai, pembebasan bea masuk atas impor senjata dan amunisi, serta pengenaan tarif preferensi berdasarkan Indonesia – Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA).

Aturan yang terbit dalam 2 minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.06 No.2, Juli 2021 bertajuk Certain Strategic Taxable Goods Not Subject to VAT and New Regulation on Import Duties and Excise. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

Baca Juga: Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha
  • Aturan Baru BKP Tertentu Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut PPN

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2021 yang mengatur tentang BKP tertentu bersifat strategis yang tidak dipungut PPN. Beleid ini diundangkan pada 28 Juni 2021 dan berlaku 30 hari setelahnya. Berlakunya beleid ini akan sekaligus mencabut PP No.106 Tahun 2015.

  • Ketentuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Kain

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 78/PMK.010/2021, pemerintah mengenakan BMTP atas impor produk kain asal Vietnam dan Malaysia. Beleid ini diundangkan pada 29 Juni 2021 dan berlaku 14 hari setelahnya.

  • Relaksasi Jangka Waktu Penundaan Pembayaran Cukai

Kementerian Keuangan merelaksasi jangka waktu penundaan pembayaran cukai bagi pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai. Penundaan pembayaran cukai tersebut diatur dalam PMK No. 93/PMK.04/2021.

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN
  • Relaksasi Pembayaran Cukai Secara Berkala Bagi Pengusaha Pabrik

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) merevisi ketentuan mengenai tata cara pembayaran cukai secara berkala untuk pengusaha pabrik. Revisi tersebut dilakukan melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.PER-8/BC/2021.

  • Ketentuan Baru Pembebasan Bea Masuk atas Impor Senjata, Amunisi, dan Perlengkapan Militer

Melalui PMK No. 91/PMK.04/2021, pemerintah membebaskan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, termasuk suku cadangnya yang digunakan dalam latihan militer bersama atau pameran industri pertahanan. Beleid ini berlaku mulai 12 Juli 2021.

  • Tata Cara Pemasukan, Perpindahan, dan Pengeluaran Barang Dalam KEK

DJBC menerbitkan kebijakan baru terkait tata cara pemasukan, perpindahan, dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-2/BC/2021.

Baca Juga: Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN
  • Tata Cara Pengenaan Tarif Preferensi Berdasarkan IC-CEPA

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.04/2021 yang mengatur tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan IC-CEPA. Beleid ini diundangkan pada 29 Juni 2021 dan berlaku 30 hari setelahnya.

  • Penundaan Pelaksanaan Persidangan dan Penghentian Sementara Layanan Tatap Muka

Pengadilan Pajak kembali menunda pelaksanaan persidangan dan menghentikan sementara layanan tatap muka mulai tanggal 21 Juli 2021 – 2 Agustus 2021. Penundaan tersebut tertuang dalam dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-12/PP/2021 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-15/PP/2021

  • Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi Tatap Muka

Pengadilan Pajak merilis ketentuan pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi secara tatap muka pada masa pandemi Covid-19 mulai 26 Juli 2021. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No.SE-14/PP/2021. Surat edaran ini berlaku mulai 21 Juli 2021.

Baca Juga: PPN atas Sembako, Adil atau Tidak? Cari Tahu di Sini
  • Prosedur Layanan Persidangan dan Administrasi Secara Tatap Muka

Surat Edaran Sekretariat Pengadilan Pajak No. SE-01/SP/2021 memuat prosedur pemberian layanan administrasi sengketa pajak dalam pada masa pandemi Covid-19 di lingkungan Pengadilan Pajak. (kaw)

Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, barang kena pajak, PPN, Pengadilan Pajak, DDTC Fiscal Research

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 14:23 WIB
RUU KUP

Soal PPN Sembako di RUU KUP, Ini Pandangan DPR

Rabu, 22 September 2021 | 13:08 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Memajaki Ekosistem Digital di Dalam Negeri, Begini Tantangannya

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak