Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

BI Dukung Pelaksanaan Tax Amnesty

0
0

JAKARTA, DDTCNews —Bank Indonesia (BI) mendeklarasikan dukungannya terhadap pelaksanaan tax amnesty dengan terus melakukan pendalaman pasar keuangan melalui beberapa strategi yang diniliai mampu memberikan kontribusi positif.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menilai kebijakan tax amnesty berpotensi menambah likuiditas perekonomian nasional yang selanjutnya bisa dialokasikan pada kegiatan ekonomi produktif di dalam negeri.

“BI juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak termasuk repatriasi dana bisa bermanfaat bagi perekonomian nasional,” jelas Tirta dalam keterangan resmi seperti dilansir laman Bank Indonesia, Kamis (21/7).

Baca Juga: Wah, Bank Indonesia Kembali Pangkas Suku Bunga Acuannya

Rencananya BI akan menambah produk investasi dan lindung nilai (hedging) di pasar keuangan. Selain itu, BI akan memperkuat strategi pengelolaan moneter dan mendorong sektor rill untuk mengoptimalkan dana repatriasi.

Tirta menambahkan BI berharap tax amnesty bisa meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah guna membiayai program-program pembangunan negara.

Sebagai informasi tambahan, BI memutuskan untuk tidak menurunkan suku bunga acuan di tengah situasi ekonomi seperti sekarang di mana inflasi rendah, nilai tukar rupiah stabil dan arus modal yang masuk cukup deras.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) Kamis (21/7) sepakat mempertahankan BI rate sebesar 6,5% dengan suku bunga deposit facility 7%. BI juga mempertahankan BI 7-days reverse repo rate sebesar 5,25%.

Keputusan tersebut sejalan dengan rencana reformulasi suku bunga acuan yang akan mulai berlaku 19 Agustus 2016. Kendati demikian, BI menilai stabilitas makroekonomi tetap terjaga. (Bsi)

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

“BI juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak termasuk repatriasi dana bisa bermanfaat bagi perekonomian nasional,” jelas Tirta dalam keterangan resmi seperti dilansir laman Bank Indonesia, Kamis (21/7).

Baca Juga: Wah, Bank Indonesia Kembali Pangkas Suku Bunga Acuannya

Rencananya BI akan menambah produk investasi dan lindung nilai (hedging) di pasar keuangan. Selain itu, BI akan memperkuat strategi pengelolaan moneter dan mendorong sektor rill untuk mengoptimalkan dana repatriasi.

Tirta menambahkan BI berharap tax amnesty bisa meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah guna membiayai program-program pembangunan negara.

Sebagai informasi tambahan, BI memutuskan untuk tidak menurunkan suku bunga acuan di tengah situasi ekonomi seperti sekarang di mana inflasi rendah, nilai tukar rupiah stabil dan arus modal yang masuk cukup deras.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) Kamis (21/7) sepakat mempertahankan BI rate sebesar 6,5% dengan suku bunga deposit facility 7%. BI juga mempertahankan BI 7-days reverse repo rate sebesar 5,25%.

Keputusan tersebut sejalan dengan rencana reformulasi suku bunga acuan yang akan mulai berlaku 19 Agustus 2016. Kendati demikian, BI menilai stabilitas makroekonomi tetap terjaga. (Bsi)

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..
Topik : pengampunan pajak, tax amnesty, bank indonesia
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI