BERITA TERKINI
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (tangkapan Youtube Sekretariat Presiden)
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut pemerintah telah mengantongi sekitar 12 juta rekening calon penerima bantuan subsidi gaji dari BPJS Ketenagakerjaan.
Ida mengatakan data calon penerima subsidi upah tersebut telah melewati proses verifikasi yang dilakukan antara BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan asal pekerja. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera memulai penyerahan subsidi gaji pada 25 Agustus mendatang.
"Rencananya Bapak Presiden menyerahkan secara langsung dan me-launching. Insyaallah tanggal 25 Agustus ini," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (18/8/2020).
Ida mengatakan subsidi gaji tersebut akan diberikan kepada pekerja swasta dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri sipil dengan gaji di bawah Rp5 juta. Selain itu, pekerja juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan tetap membayar iuran kepesertaan maksimum Rp150.000.
Menurut Ida, BPJS Ketenagakerjaan awalnya mengumpulkan data calon peserta berdasarkan catatan pembayaran iuran sampai Juni 2020. BPJS Ketenagakerjaan lantas meminta perusahaan ikut memeriksa kelayakan pekerja menerima subsidi gaji, sekaligus meminta data nomor rekening.
"Kita minta teman-teman BPJS untuk memvalidasi datanya. Jadi yang melakukan validasi adalah teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
Ida menyebut upah yang diberikan senilai Rp600 ribu selama empat bulan, atau senilai total Rp2,4 juta. Subsidi tersebut diberikan setiap dua bulan. Dengan demikian, setiap pembayaran nilainya Rp1,2 juta.
Subsidi gaji untuk September-Oktober senilai Rp1,2 juta rencananya akan dibayarkan pada akhir Agustus ini. Sementara sisanya, yaitu Rp1,2 juta, akan diberikan pada dua bulan setelahnya.
"Bantuan subsidi upah ini diberikan salah satunya sebagai bentuk penghargaan kepada pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) yang selama ini menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Program subsidi gaji direncanakan mampu menyasar 15,7 juta pekerja yang masih bekerja dan tetap membayar iuran kepesertaan di bawah Rp150.000 per bulan saat pandemi. Pemerintah pun menyiapkan anggaran senilai Rp37,7 triliun untuk memberikan subsidi gaji tersebut.
Adapun bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), Ida menyatakan masih bisa mendapatkan bantuan sosial atau bantuan pemerintah lainnya. Misalnya, program padat karya dan program kartu prakerja. (kaw)
