BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Program tax amnesty yang berjalan di Indonesia telah mencatatkan sukses dengan raihan terbesar sepanjang sejarah dunia, bahkan mematahkan rekor program tax amnesty di Italia. Banyak pihak menilai kesuksesan tax amnesty bisa menjadi awal reformasi sistem perpajakan. Berita ini mewarnai sejumlah media nasional pagi ini, Kamis (29/9).
Sampai dengan Rabu malam (28/9), jumlah harta wajib pajak yang dideklarasikan mencapai Rp2.612 triliun, mengalahkan Italia yang hanya Rp1.179 triliun. Sementara uang tebusan mencapai Rp81,2 triliun.
Staf Ahli Kebijakan Penerimaan Negara Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan sebagai langkah lanjutan mengupayakan reformasi perpajakan, pemerintah akan segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sementara Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama berharap revisi UU KUP bisa selesai tahun ini. Sedangkan, revisi UU PPh dan PPN diselesaikan tahun depan.
Kabar lainnya, sampai akhir September 2016 realisasi penerimaan pajak dan bea dan cukai baru separuh target. Berikut ringkasan beritanya:
Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 25 September 2016 baru mencapai Rp729 triliun atau baru 53% dari target APBNP 2016 sebesar Rp1.355,2 triliun. Sementara, penerimaan bea dan cukai hingga 27 September hanya Rp100,93 triliun atau 54,12% dari target APBNP 2016 yang dipatok Rp186,51 triliun. Mayoritas penerimaan bea dan cukai itu disumbang penerimaan cukai sebesar Rp76,26 triliun. Sementara, penerimaan bea masuk sebesar Rp22,49 triliun dan bea keluar mencapai Rp2,18 triliun. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Sugeng Aprianto mengatakan penerimaan cukai menurun lantaran produksi rokok juga tengah menurun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan meski periode pertama tax amnesty berakhir pada Septemb 2016, wajib pajak tetap bisa menyampaikan surat pernyataan harta (SPH). Dia menilai habisnya tenggat waktu periode pertama bukanlah akhir dari segalanya atau dunia belum runtuh. Kebijakan tax amnesty masih berlaku hingga 31 Maret 2017. Kendati demikian, Sri Mulyani mengapresiasi langkah para pengusaha yang mulai berbondong-bondong mengikuti tax amnesty.
Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) meluncurkan peta jalan reformasi kebijakan cukai rokok yang sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan cukai yang lebih efektif untuk menurunkan jumlah perokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Lembaga ini mengajukan skenario yang menyederhanakan batasan tarif cukai (tiers) dari 12 menjadi 2 saja.
Meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) beberapa hari ini menguat, pemerintah diminta tidka terburu-buru merevisi asumsi ekonomi makronya terutama untuk tahun 201. Pasalnya, penguatan rupiah tersebut baru terjadi dalam hitungan hari lantaran sentimen postif dalam negeri yakni, derasnya aliran dana tax amnesty. Jika pemerintah mengubah asumsi ekonomi makronya, dikhawatirkan kondisi ekonomi global akan berubah lagi. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia Rabu (28/9), rupiah berada di level Rp12.926 per dolar AS.
Sejumlah ekonom memperkirakan inflasi bulanan September 2016 berada di bawah 0,25%. Ini disebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan lantaran para petani mengalami gangguan panen akibat musim hujan. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo sempat mengatakan pekan kedua September 2016 terdapat tekanan harga beberapa komoditas pangan seperti cabai merah dan bawang merah. Sementara harga telur ayam dan daging ayam mengalami deflasi.
Pemerintah diminta berhati-hati dalam mengendalikan harga melalui operasi pasar karena kurang efektif dan bersifat temporer. Operasi pasar dinilai memiliki kelemahan terutama dalam hal keterbatasan waktu. Spekulan kerapkali memanfaatkan momen operasi pasar dengan membeli bahan pangan yang lebih banyak untuk dijual kembali di hari berikutnya setelah operasi pasar berakhir.
Pemerintah membuka penawaran obligasi negara ritel seri 13 (ORI013) dengan kupon ritel sebesar 6,6%, lebih rendah dibandingkan dengan kupon ORI012 sebesar 9%. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis surat utang ritel ini akan diserbu investor. Kepala Subdirektorat pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Novi Puspita Wardani mengatakan penetapan kupon tersebut telah mempertimbangkan pemangkasan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate.
Pemerintah berkomitmen merealisasikan pusat logistik berikat (PLB) untuk mendekatkan bahan baku industri dan mengefisiensikan biaya logistik. Pemerintah akan mendorong PLB tersebut menjadi penghubung regional dan internasional, data stol bahan baku, serta indikator pergerakan industri. Namun, pemerintah diminta mengevaluasi peta daerah ekspor di Indonesia. Tahun 2005-2010, tren ekspor setiap daerah tumbuh positif, namun pada 2011-2015 pertumbuhan ekspor menurun akibat krisis perekonomian global dan penurunan harga komoditas. (Amu)
