BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat megikuti rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/11/2022). Ratas tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Konferensi Tingat Tinggi (KTT) G-20. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan perincian tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah terkait dengan 3 agenda prioritas Presidensi G-20 oleh Indonesia. Ketiganya adalah transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.
Pertama, terkait dengan transisi energi berkelanjutan, KTT G-20 menyepakati terbentuknya Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia senilai US$20 miliar. Inisiatif ini, ujar Sri Mulyani, akan ditindaklanjuti dengan implementasi Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang saat ini sudah mendapat komitmen senilai US$500 juta. Suntikan dana ini akan dipakai untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga fosil.
"Ini pihak yang akan mem-follow up adalah PLN karena ini menyangkut transisi energi dari nonrenewable ke renewable," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, dikutip Selasa (29/11/2022).
Pemerintah, imbuh menkeu, selanjutnya akan berkoordinasi dengan berbagai independent power plant (IPP) yang selama ini bekerjasama dengan PLN. Pemerintah akan menyerap aspirasi dari para IPP, termasuk jika perlu dukungan kebijakan dan insentif perpajakan atau non-perpajakan.
Kedua, terkait dengan arsitektur kesehatan global, KTT G-20 Indonesia telah menyepakati pembentukan dana pandemi (pandemic fund) senilai US$1,5 miliar. Menkeu menyampaikan, kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan (Menkes) dengan menyampaikan proposal untuk penggunaan dana tersebut tidak hanya untuk Indonesia namun juga untuk kerja sama antarnegara.
"Ini semuanya nanti akan dilakukan pada bulan-bulan mendatang sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kerja sama maupun dari sisi pendanaan," kata Sri Mulyani.
Ketiga, terkait dengan transformasi digital, Menkeu mengungkapkan pemerintah terus mendorong inklusi keuangan dengan berbasis digital.
"Selain sudah diluncurkan mengenai payment system kerja sama di antara negara-negara ASEAN, juga digital currency dari bank sentral, kita juga akan terus mendorong financial inclusion. Ini sangat penting terutama bagi lembaga-lembaga keuangan, baik yang bank maupun yang terutama nonbank yang basisnya digital," katanya. (sap)
