BERITA TERKINI
Pelaksana Seksi Peraturan PPN Jasa Direktorat Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Oscar Edo Chisandy dalam acara Sosialisasi PMK Nomor 173/PMK.03/2021. (tangkapan layar)
JAKARTA, DDTNews – Pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) segera diwajibkan membuat surat pemberitahuan perolehan atau pengeluaran barang kena pajak atau jasa kena pajak (PPBJ).
Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Bonarsius Sipayung, mengatakan ketentuan baru ini disusun untuk memperkuat adiministrasi perpajakan kawasan bebas.
“Jadi surat penyerahan dari pengusaha kawasan bebas terkait memanfaatkan jasa/barang, maka harus mengeluarkan PPBJ yang menjadi dasar bagi pengusaha di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) membuat faktur pajak 07,” kata Bonarsius, dikutip Selasa (1/2/2022).
Pelaksana Seksi Peraturan PPN Jasa Direktorat Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak, Oscar Edo Chisandy, mengatakan untuk membuat PPBJ, pengusaha dapat menyampaikannya melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).
Ada 3 ketentuan yang diatur dalam membuat PPBJ. Pertama, mencantumkan keterangan mengenal perolehan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak (JKP).
Kedua, melampirkan salinan perikatan atau perjanjuan tertulis. Ketiga, membuat keterangan mengenai rekening bank pengusaha di KPBPB yang digunakan untuk pembayaran.
Dalam hal perolehan BKP tidak berwujud dan/atau JKP melekat pada BKP berwujud yang dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari KPBPB, menggunakan PPBJ BKP berwujud.
Oskar menambahkan, PPBJ dapat dibetulkan/dibatalkan mengikuti ketentuan umum pembetulan/pembatalan PPBJ.
“Jika belum memiliki akun Online Single Submission (OSS) atau SINSW silakan mencari informasi, atau mencoba buat akunnya terlebih dahulu, saat berlaku nanti mau tidak mau mengakses agar dapat mendapatkan fasilitas PPN di KPBPB,” ujarnya.
Ketentuan baru itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.03/2021 yang telah diundangkan pada 2 Desember 2021 dan berlaku efektif pada 2 Februari 2022. (sap)
