BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat untuk ikut mengawasi pemanfaatan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahunnya.
Sri Mulyani mengatakan TKDD menjadi salah satu pos belanja dalam APBN yang diarahkan untuk mendorong terlaksananya program-program pembangunan di daerah. Adapun pada tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp795,5 triliun.
"Belanja TKDD mendekati Rp800 triliun.Rakyat mestinya memahami untuk bisa ikut mengawasi, ikut memberikan masukan bagi pemda untuk bagaimana anggaran itu dibelanjakan," katanya, Selasa (8/6/2021).
Kemenkeu, sambungnya, akan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembelanjaan APBN dan APBD. Pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki peran dalam memastikan pembelanjaan setiap rupiah APBN dan APBD memberikan manfaat pada pembangunan dan perekonomian.
Sri Mulyani mengaku senang karena Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu mengadakan lomba Bedah Data APBD. Menurutnya, lomba-lomba tersebut akan membuat masyarakat makin memahami dan tertarik kepada APBN dan APBD.
Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menyebut pola-pola belanja pada pemda hingga saat ini menjadi keprihatinan tersendiri. Dia beralasan rata-rata realisasi belanja APBD hingga April 2021 hanya 12,7% dari pagu, jauh di bawah pemerintah pusat yang mencapai 40% dari pagu.
Selain itu, dia juga menyayangkan porsi belanja pada APBD yang masih didominasi belanja pegawai, baik melalui gaji, honor, atau perjalanan dinas. Porsinya mencapai 58%. Sementara rata-rata belanja modal masih sangat kecil, yakni sekitar 5%-6%, dan belum mempertimbangkan belanja produktif atau tidak.
“Ini yang menjadi trigger kenapa kami ingin ada bedah data APBD dan itu dilakukan oleh stakeholders kami," ujarnya.
Hingga akhir April 2021, Kemenkeu mencatat realisasi TKDD baru mencapai Rp233,21 triliun atau 29,3% dari pagu Rp795,5 triliun. Realisasi itu lebih rendah 3,4% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama 2020 senilai Rp241,3 triliun atau 31,6% dari pagu. (kaw)
