BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo mengatakan belum ada pembahasan RUU bidang keuangan dengan pemerintah.
Andreas menyampaikan pada masa sidang IV 2020-2021 belum ada pembahasan 3 RUU yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan. Sementara itu, masa sidang IV akan selesai pekan ini yakni pada Jumat 9 April 2021.
Menurutnya, pemerintah dan DPR akan membicarakan RUU bidang keuangan setelah reses masa sidang IV pada 10 April 2021 hingga 5 Mei 2021. Dengan demikian, pembahasan RUU bidang keuangan akan masuk pada masa sidang V 2020-2021.
"Kami baru akan membicarakan [3 RUU bidang keuangan] di masa sidang berikutnya," katanya, Senin (5/4/2021).
Tiga RUU bidang keuangan yang masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2021 antara lain RUU hubungan keuangan pusat daerah, RUU mengenai reformasi sektor keuangan dan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Legislator dari Dapil Jawa Timur V itu menambahkan Komisi XI belum menentukan RUU bidang keuangan yang akan dibahas terlebih dahulu. Menurutnya, hal tersebut akan dibahas dan diputuskan pada masa sidang selanjutnya setelah DPR reses.
RUU bidang keuangan yang masuk Prolegnas 2021 pada awalnya hanya berlaku pada RUU tentang reformasi sektor keuangan dan RUU tentang hubungan keuangan pusat daerah. RUU KUP masuk saat pembahasan terakhir antara Menkumham dengan Baleg DPR.
Menkumham Yasonna Laoly menerima usulan Fraksi Golkar untuk memasukkan RUU KUP dalam Prolegnas 2021 menggantikan RUU Pemilu yang dikeluarkan dari daftar pembahasan tahun ini. Menurutnya, usulan tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah.
"Memang sebagian isi dari RUU KUP sudah masuk di UU Ciptaker, tapi pemerintah ingin [RUU KUP kembali masuk Prolegnas], karena pajak ini salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Jadi, perlu dipertimbangkan jika fraksi-fraksi setuju," ujar Yasonna. (rig)
