Tak Lagi Tercakup PPh Final UMKM, Pemerintah Diminta Perhatikan BUMDes

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus kepada badan usaha milik desa (BUMDes) menyusul perubahan kriteria wajib pajak badan yang dapat memanfaatkan PPh final UMKM sebesar 0,5%.

Anggota Komisi XI DPR Marwan Jafar mengatakan perubahan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 20/2026 perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha sejumlah kelompok pelaku ekonomi, termasuk BUMDes.

"Kebijakan pajak tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan dan keberlangsungan usaha masyarakat," katanya, dikutip pada Kamis (12/11/2026).

Menurut Marwan, UMKM memiliki posisi strategis dalam menopang perekonomian nasional. Selain menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah, sektor tersebut juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga sumber penghidupan masyarakat.

Karena itu, kebijakan perpajakan terhadap UMKM harus dirancang secara proporsional agar tidak menghambat pelaku usaha untuk berkembang.

Marwan mengapresiasi keberlanjutan skema PPh final UMKM sebesar 0,5%. Namun, dia menyoroti perubahan kriteria wajib pajak yang berhak memanfaatkan fasilitas tersebut.

"Persoalannya bukan semata-mata tarif pajak 0,5%dipertahankan atau tidak. Yang harus kita lihat adalah siapa saja yang sekarang kehilangan fasilitas tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan usaha mereka. Jangan sampai perubahan regulasi justru menimbulkan beban penyesuaian yang tidak kecil bagi pelaku usaha yang sedang berkembang," ujarnya.

Melalui penerbitan PP 20/2026, pemerintah mengubah sejumlah ketentuan dalam PP 55/2022. Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan kriteria wajib pajak badan yang dapat memanfaatkan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) PP 20/2026, wajib pajak yang dapat memanfaatkan PPh final UMKM meliputi wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang dan koperasi.

Dengan perubahan tersebut, wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT) selain perseroan perorangan, persekutuan komanditer (CV), firma, serta BUMDes/BUMDes bersama (BUMDesma) tidak lagi tercakup dalam kriteria penerima PPh final UMKM.

Meski demikian, PP 20/2026 mengatur ketentuan peralihan bagi CV, firma, PT, dan BUMDes/BUMDesma yang masih memiliki sisa jangka waktu pemanfaatan PPh final berdasarkan PP 55/2022.

Dalam ketentuan sebelumnya, PT dapat memanfaatkan PPh final UMKM paling lama 3 tahun pajak. Sementara itu, CV, firma, dan BUMDes/BUMDesma dapat memanfaatkan fasilitas tersebut paling lama 4 tahun pajak.

Terkait perubahan kriteria penerima PPh final UMKM ini, Marwan meminta pemerintah memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai konsekuensi perpajakan bagi CV, firma, PT non-perorangan, dan BUMDes yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima fasilitas tersebut.

Penjelasan itu, menurutnya, perlu mencakup kepastian masa transisi, mekanisme administrasi, serta fasilitas perpajakan lain yang masih dapat dimanfaatkan.

"Jangan sampai pelaku usaha yang sudah memilih masuk ke sektor formal, membentuk badan usaha, dan membuka lapangan pekerjaan justru menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kita ingin makin banyak usaha kecil berkembang menjadi badan usaha yang kuat, bukan justru membuat mereka ragu untuk melakukan formalisasi usaha," ucapnya.

Mantan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi itu secara khusus mengingatkan pemerintah agar memperhatikan karakteristik BUMDes dalam merumuskan kebijakan perpajakan. Menurutnya, BUMDes tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan perusahaan komersial karena memiliki fungsi strategis dalam menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, BUMDes sebagai entitas yang terpisah dari pemerintah desa wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) layaknya badan usaha lainnya. Persyaratan pengajuan permohonan NPWP untuk BUMDes sama seperti pengajuan permohonan NPWP untuk badan.

Selain memiliki NPWP, BUMDes berkewajiban menyelenggarakan pembukuan atas kegiatan usaha yang dilakukannya. Pembukuan BUMDes tersebut disusun secara terpisah dari pembukuan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. (dik)