DJSEF–DJP Kaji Usulan Kenaikan PTKP pada 2027

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji usulan kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada 2027.

Kajian tersebut utamanya melibatkan Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) serta Ditjen Pajak (DJP). Plt. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Hidayat Amir mengatakan Kemenkeu masih melakukan kajian lebih mendalam untuk mengukur dampak penyesuaian batas PTKP.

"Usulan kenaikan PTKP sudah ada dan usulannya dari Kemenko Perekonomian untuk 2027. Jadi, saat ini memang kita sedang melakukan kajian lebih rigorous, lebih detail, mengenai dampak dari adjustment PTKP yang ada," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (13/11/2026).

Amir menjelaskan pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah indikator sebelum memutuskan penyesuaian PTKP. Salah satunya, membandingkan besaran PTKP yang berlaku saat ini dengan upah minimum provinsi (UMP) dan garis kemiskinan.

Menurutnya, PTKP sebesar Rp4,5 juta per bulan saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata UMP 2026 yang senilai Rp3,52 juta per bulan. Besaran PTKP Indonesia juga dinilai relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lain.

"Kalau kita melihat dari PTKP ini dengan garis kemiskinan, itu sudah 6,72 kali garis kemiskinan. Jadi, ini yang terus kita pertimbangkan apakah PTKP ini memang seharusnya di-adjust period by period," ujarnya.

Amir menambahkan pemerintah juga perlu memperhitungkan konsekuensi penyesuaian PTKP terhadap penerimaan negara serta manfaat yang bisa diperoleh masyarakat. Dengan demikian, keputusan menaikkan PTKP tidak hanya mempertimbangkan daya beli, tetapi juga dampaknya terhadap kondisi fiskal.

"Tapi perlu kita consider dampaknya, baik terhadap penerimaan maupun kepada manfaatnya bagi masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan DJP turut memberikan masukan teknis dalam pembahasan kenaikan PTKP. Masukan tersebut antara lain mencakup kalkulasi mengenai dampak perubahan batasan PTKP.

Namun, keputusan akhir mengenai kebijakan tersebut berada pada DJSEF.

"Kami ikut pembahasan tapi kan keputusan nanti di DJSEF. Kami ngasih masukan tapi untuk hitungannya belum dapat," ujarnya.

Inge menjelaskan DJP terlibat dalam diskusi untuk menyampaikan pandangan dan pertimbangan teknis dalam perumusan kebijakan fiskal. Kendati demikian, perumusan dan penetapan kebijakan kenaikan PTKP merupakan kewenangan DJSEF.

DJP juga belum memberikan simulasi perhitungan mengenai dampak maupun besaran kenaikan PTKP. Menurutnya, terdapat banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, termasuk jumlah wajib pajak yang akan terdampak apabila batas PTKP dinaikkan.

"Hitungannya masih belum dapat, jadi belum ngasih. Semua aspek akan dipertimbangkan pastinya, seperti apa dampaknya ke masyarakat, lalu kira-kira berapa orang yang nanti terdampak kalau PTKP dinaikkan," ucap Inge.

Lantaran usulan tersebut masih dalam pembahasan internal Kemenkeu, Inge belum bisa memastikan kapan kebijakan kenaikan PTKP akan mulai berlaku. Dia juga belum dapat memastikan apakah penyesuaian tersebut dapat direalisasikan pada 2027.

"[Mempertimbangkan dampaknya] terhadap penerimaan juga, akan berkurang berapa. Lalu bagaimana dengan kondisi fiskal, apakah akan tetap aman. Kami belum tahu [akan diimplementasikan 2027 atau tidak]," tuturnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan PTKP tidak akan langsung diterapkan pada awal tahun. Hal ini dikarenakan pemerintah masih membahas ambang batas PTKP yang baru.

Kenaikan PTKP dirancang sebagai salah satu stimulus ekonomi pada tahun depan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat sehingga turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Airlangga, PTKP bakal naik dengan mempertimbangkan inflasi dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Sebagai informasi, besaran PTKP yang berlaku saat ini senilai Rp54 juta per tahun bagi wajib pajak orang pribadi tidak kawin dan tanpa tanggungan anak. Jika terealisasi, penyesuaian tersebut akan menjadi perubahan pertama atas besaran PTKP setelah pemerintah menetapkannya melalui PMK 101/2016. Artinya, besaran PTKP saat ini tidak berubah selama 1 dekade. (dik)