SPP-TDLN Sudah Proses Jutaan Transaksi, Berapa PPN yang Terkumpul?

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) telah memproses jutaan transaksi sejak beroperasi pada 25 September 2026.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan DJP masih melakukan rekonsiliasi data transaksi dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara selaku penyelenggara SPP-TDLN. Menurutnya, data tersebut, termasuk realisasi penerimaan PPN, diperkirakan baru bisa diperoleh pada akhir November.

"Sejak go live, SPP-TDLN sudah memproses jutaan transaksi. Saat ini, [data kinerja] masih dalam proses rekonsiliasi dan laporannya akan diperoleh estimasinya pada akhir bulan ini. Jadi kami belum bisa mendapat angkanya," ujarnya, dikutip pada Sabtu (14/11/2026).

Bimo menyampaikan DJP terus berkoordinasi dengan PT Jalin terkait pemungutan PPN melalui mekanisme SPP-TDLN. Koordinasi ini penting guna memastikan keandalan SPP-TDLN serta kesiapan calon penerbit (issuer) yang akan ditunjuk sebagai pemungut PPN.

Dia menambahkan otoritas pajak turut memantau transaksi pembelian barang atau jasa digital dari luar negeri melalui mekanisme SPP-TDLN yang menjadi objek PPN. Meski demikian, kinerja pemungutan PPN baru akan disampaikan setelah proses rekonsiliasi data selesai.

"Transaksinya kan sudah dimonitor terus, pemungutannya nanti disampaikan sama Jalin selaku penyelenggara. Kalau saya yang menyampaikan nanti enggak pas, biar nanti Jalin yang menyampaikan eksekusinya," ucapnya.

Menurut Bimo, koordinasi juga perlu diperkuat mengingat DJP akan kembali menunjuk 30 pihak lain atau penerbit sebagai pemungut PPN melalui SPP-TDLN. Saat ini, para calon issuer tersebut kini sedang mempersiapkan implementasi sistem.

Bimo menerangkan sebagian issuer sudah memasuki masa stabilisasi sistem (stabilization period), yaitu masa stabilisasi sistem untuk memastikan sistem berjalan dengan baik sebelum beroperasi penuh.

Sementara itu, sebagian lainnya masih dalam tahap penyiapan sistem. Bimo berharap 30 calon penerbit tersebut bisa segera ditunjuk sebagai pemungut PPN sebagaimana diatur dalam PMK 49/2026.

"Calon penerbit atau calon issuer lain ini semua masih sedang dalam tahap penyiapan sistem serta stabilisasi. Ada beberapa yang sudah masuk ke periode stabilisasi, ada yang masih penyiapan sistem," kata Bimo.

DJP hingga saat ini baru menunjuk 6 pihak sebagai pemungut PPN melalui SPP-TDLN. Keenamnya terdiri atas 5 bank Himbara, yaitu Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI, serta 1 perusahaan teknologi finansial, yaitu Link Aja. (dik)