DJP Pastikan SPP-TDLN Tak Timbulkan Pemungutan PPN Berganda

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memastikan pemberlakuan sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) tidak akan menimbulkan pemungutan berganda.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemungutan PPN melalui SPP-TDLN berdasarkan PMK 49/2026 hanya akan dilaksanakan atas pembayaran sehubungan dengan pemanfaatan barang digital dan jasa digital dari luar negeri.

"Setiap transaksi akan di-scrutiny dengan algoritma tertentu untuk memastikan bahwa itu objek pajak," ujar Bimo, dikutip pada Sabtu (14/11/2026).

Pemungutan PPN melalui SPP-TDLN tidak akan dilaksanakan terhadap barang digital dan jasa digital dari luar Indonesia yang sudah dipungut PPN melalui mekanisme PPN PMSE. Saat ini, terdapat 261 pihak yang sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.

Skema SPP-TDLN juga tidak digunakan dalam pemungutan PPN atas impor barang nondigital dari luar negeri. PPN atas barang dimaksud dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

"Misal membeli raket padel dari Amazon, itu kena pajak pada saat masuk ke daerah pabean bersama dengan bea masuk. Jadi tidak masuk dalam konteks SPP-TDLN," ujar Bimo.

Tidak hanya itu, pemungutan PPN melalui SPP-TDLN juga tidak diberlakukan atas barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang sudah diberikan fasilitas tidak dipungut PPN serta pembebasan PPN.

Hingga hari ini, PT Jalin Pembayaran Nusantara selaku penyelenggara SPP-TDLN masih melaksanakan stabilisasi bersama issuer yang ditunjuk sebagai pihak lain, yakni bank dan lembaga keuangan nonbank.

"Dalam perkembangannya memang masih kami usahakan di internal. Kami berkoordinasi dengan dua otoritas [OJK dan BI], karena ini dipotong di sistem pembayaran. Data masuk ke SPP-TDLN, PT Jalin membantu pemerintah untuk melakukan pemotongan dalam sistem pembayaran sesuai dengan objek," ujar Bimo.

Sebagai informasi, SPP-TDLN adalah sistem baru yang dikembangkan PT Jalin dalam rangka mendukung pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri sehubungan dengan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.

Kini, sudah ada enam issuer yang ditunjuk sebagai pihak lain dalam skema pemungutan PPN melalui SPP-TDLN, yakni BRI, BNI, BSI, Bank Mandiri, BTN, dan LinkAja. Keenam issuer dimaksud harus memungut PPN sebesar 11/111 dari pembayaran atas penyerahan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. (dik)