BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pencairan restitusi pajak harus dilakukan secara hati-hati serta melewati serangkaian tahap penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (10/11/2026).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan langkah tersebut bukan untuk menyulitkan wajib pajak, tetapi memastikan restitusi pajak tepat sasaran dan dicairkan hanya kepada wajib pajak yang berhak.
"Mengeluarkan uang yang sudah masuk ke dalam kas negara tentunya bukan berarti kami akan menyulitkan wajib pajak dalam mendapatkan haknya. Namun demikian, kami harus secara prudent, harus lakukan penelitian, pemeriksaan, sehingga memang diberikan kepada mereka yang betul-betul berhak," ujarnya.
Inge menjelaskan UU KUP mengatur otoritas pajak berwenang melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selain itu, DJP berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak dalam jangka waktu tertentu setelah permohonan diterima lengkap.
Dia pun menyampaikan ada beberapa kondisi yang menyebabkan wajib pajak mengajukan restitusi pajak. Misalnya, terjadi kondisi PPh yang telah dibayar atau dipotong ternyata lebih besar daripada jumlah PPh yang terutang.
"PPN juga sama, lebih bayar disebabkan pajak masukan yang dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, dan ini diperlihatkan atau dilaporkan dalam bentuk SPT Masa PPN," kata Inge.
Inge menegaskan DJP berupaya mempercepat pencairan restitusi pajak kepada wajib pajak secara lebih cepat tanpa harus melalui pemeriksaan lengkap, tetapi tetap dilakukan secara hati-hati. Sejalan dengan itu, DJP memberlakukan mekanisme restitusi dipercepat atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Ketentuan teknis dan persyaratan terbaru mengenai restitusi dipercepat kini diatur dalam PMK 28/2026. Ada 3 kelompok wajib pajak yang dapat memperoleh restitusi dipercepat, yaitu wajib pajak dengan kriteria tertentu; wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu; serta pengusaha kena pajak berisiko rendah.
"Untuk itulah dibuat suatu kebijakan, di mana ada wajib pajak dapat mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak walaupun kami di DJP masih memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan," tutup Inge.
Selain kabar tersebut, terdapat ulasan tentang rencana perluasan jangkauan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah pada 2027. Kemudian, ada pula pembahasan mengenai pengajuan pengurangan sanksi administratif pajak yang dibatasi 2 kali.
DJP menjelaskan penyebab makin ketatnya restitusi dipercepat bagi pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 28/2026, ditegaskan kriteria sebagai PKP berisiko rendah terpenuhi bila 80% dari total penyerahan PKP dimaksud adalah ekspor BKP/JKP, penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN, dan/atau penyerahan BKP/JKP yang tidak dipungut PPN.
Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri Endro Tribudi Setijanto mengatakan syarat baru ini ditambahkan melalui PMK 28/2026 untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas restitusi dipercepat. "Ini diakali wajib pajak. Sebenarnya dia bukan eksportir, tapi dia mengeksporlah 1-2 barang saja sehingga masuk kriteria. Sehingga, pada PMK 28/2026 kita adjust," ujar Endro.
Endro mengatakan kegiatan ekspor memang bisa menimbulkan lebih bayar dan restitusi mengingat ekspor dikenai PPN sebesar 0% dan pajak masukan yang terkait dengan ekspor dimaksud bisa dikreditkan oleh PKP. Namun, bila kegiatan usaha yang dilakukan oleh PKP tidak didominasi oleh ekspor, nilai lebih bayar yang ditimbulkan akibat kegiatan ekspor seharusnya tidak signifikan. (DDTCNews)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan insentif PPh Pasal 21 DTP dapat dimanfaatkan oleh sekitar 7,54 juta pekerja yang memenuhi persyaratan pada 2027, yakni memperoleh gaji tidak melebihi Rp10 juta per bulan.
Airlangga menjelaskan bahwa sama seperti pada 2026, insentif PPh Pasal 21 DTP pada 2027 akan menyasar pekerja dengan penghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan. Sebagai perbandingan, insentif PPh Pasal 21 DTP pada 2026 hanya diberikan kepada pekerja di bidang industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.
Sementara itu, insentif PPh Pasal 21 DTP pada 2027 dirancang untuk menjangkau pekerja di seluruh sektor usaha. Apabila memenuhi kriteria, take home pay yang diterima pekerja menjadi lebih besar. (DDTCNews, Kontan, Bisnis Indonesia)
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi (PSA) hingga maksimal 2 kali. Batasan tersebut berlaku untuk satu surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP).
Kendati demikian, kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan PSA atas STP atau SKP yang sama tidak diberikan tanpa batasan. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 118/2024 s.t.d.d PMK 71/2026, wajib pajak dapat mengajukannya maksimal 3 bulan sejak tanggal surat keputusan atas permohonan pertama dikirim.
Dengan demikian, apabila permohonan pertama telah mendapatkan keputusan maka wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan kedua. Kesempatan ini juga berlaku apabila keputusan sebelumnya menyatakan permohonan wajib pajak ditolak. (DDTCNews)
Adanya perubahan atau retur dalam transaksi perdagangan melalui marketplace bakal menimbulkan kewajiban membuat bukti pemungutan tambahan.
Merujuk pada FAQ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 37/2025, dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan tambahan berupa dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan.
"Apabila pembetulan atau pembatalan dokumen tagihan menyebabkan PPh yang telah dipungut lebih besar dari yang seharusnya, maka pedagang dalam negeri wajib membuat dokumen tagihan yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh tambahan," ungkap DJP dalam FAQ tersebut. (DDTCNews)
Implementasi sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) akan diperluas ke 30 bank swasta serta lembaga keuangan nonbank swasta.
Untuk mendukung perluasan implementasi SPP-TDLN tersebut, PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) selaku penyelenggara sistem memberikan pendampingan kepada bank dan lembaga keuangan nonbank dalam proses stabilisasi sistem. Perluasan implementasi SPP-TDLN ke bank swasta dan lembaga keuangan nonbank mempertimbangkan kesiapan sistem masing-masing institusi.
"Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara SPP-TDLN, PT Jalin terus berkoordinasi dan memberikan pendampingan teknis kepada para penerbit melalui tahapan pengembangan dan stabilisasi sistem," sebut VP Corporate Secretary PT Jalin Putu Agnia. (DDTCNews) (dik)
