Insentif Pajak Diperpanjang, Anggaran PEN 2021 Naik 16%

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan menambah dana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari awalnya dialokasikan senilai Rp533,1 triliun menjadi sekitar Rp619 triliun pada tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana penambahan anggaran PEN tersebut sudah dibicarakan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri lainnya.

"Tadi malam, kami berdiskusi dengan Menteri Koordinator dan menteri lain untuk menambah dana penanganan Covid hingga Rp619 triliun," katanya, Rabu (3/2/2021).

Sri Mulyani menambahkan fokus anggaran pemerintah tahun ini tetap diarahkan untuk penanganan pandemi, memberikan jaring pengaman sosial, serta mendukung pemulihan dunia usaha. Alokasi belanja untuk tiga tujuan tersebut tercermin dalam program PEN 2021.

Menkeu belum memerinci tambahan anggaran untuk masing-masing pos belanja pada PEN tersebut. Meski demikian, kenaikan anggaran PEN disebabkan adanya perpanjangan berbagai insentif pajak untuk pelaku usaha.

Saat ini, Sri Mulyani telah merilis Peraturan Menteri Keuangan No. 9/2021 tentang perpanjangan insentif pajak untuk dunia usaha di antaranya meliputi PPh Pasal 21 DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon PPh Pasal 25, PPh final UMKM DTP, serta restitusi PPN dipercepat. 

Insentif diberikan untuk masa pajak Januari 2021 sampai dengan masa pajak Juni 2021. Untuk insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor berlaku sampai dengan 30 Juni 2021. Pada saat PMK ini berlaku, PMK 86/2020 s.t.d.d PMK 110/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Adapun insentif PPh Pasal 21 DTP dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak pada 1.189 klasifikasi lapangan usaha (KLU). Insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor untuk wajib pajak pada 730 KLU. Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk 1.018 KLU. Insentif restitusi PPN dipercepat untuk wajib pajak pada 725 KLU. (rig)