Chatib Basri: Insentif Pajak Sebaiknya Ditahan Dulu

JAKARTA, DDTCNews - Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyarankan pemerintah sementara ini menahan pemberian insentif pajak dan mengalihkan anggarannya untuk program perlindungan sosial.

Chatib menilai perekonomian nasional masih akan mengalami perlambatan sepanjang masih ada pandemi Covid-19. Dengan kondisi tersebut, menurutnya, anggaran pemerintah sebaiknya difokuskan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan terdampak pandemi.

"Saya paham ada keterbatasan pada fiskal kita dan harus ada prioritas. Begitu juga insentif pajak, begitu ekonomi berjalan, ini bisa diberikan. Tapi saat ini, mungkin difokuskan pada hal yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat," katanya dalam webinar Bincang APBN 2021, Selasa (13/10/2020).

Chatib mengatakan situasi pandemi yang diikuti kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyebabkan pelaku usaha sulit berekspansi. Walaupun ada insentif pajak dan kini berlaku pelonggaran PSBB, kegiatan bisnis belum sepenuhnya pulih.

Menurut dia, kondisinya tidak bisa langsung membaik jika pemerintah menyasar investasi baru masuk di tengah masa pandemi Covid-19. "Ngapain menambah investasi baru, kalau yang ada underutilized?" ujarnya.

Chatib menilai ekonomi akan pulih jika pandemi Covid-19 telah benar-benar berakhir. Pada fase pemulihan itulah pelaku usaha membutuhkan berbagai stimulus, termasuk insentif pajak.

Sebelum fase itu tiba, menurutnya, masyarakat paling membutuhkan stimulus berupa bantuan uang tunai. Pemerintah pun memiliki berbagai instrumen bantuan yang telah tersalur, seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), hingga subsidi gaji.

Dia menyebut bantuan-bantuan soal itu masih akan terus dibutuhkan masyarakat hingga setidaknya tahun depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan bantuan sosial hingga kasus aktif Covid-19 melandai dan vaksin antivirus Corona ditemukan.

Secara bersamaan, dia menilai pemberian bantuan juga bisa menahan masyarakat yang bekerja secara informal untuk tetap di rumah.

"Sangat sulit membayangkan bahwa menerapkan PSBB tanpa menyiapkan bantuan sosial atau BLT. Orang disuruh tinggal di rumah tanpa bantuan sosial, makanya dia harus pergi keluar," imbuhnya.

Andai vaksin Covid-19 ditemukan pun, Chatib menyebut, pemerintah masih perlu waktu panjang untuk melakukan vaksinasi nasional kepada seluruh masyarakat.

Misalnya pemerintah menargetkan vaksinasi rampung dalam setahun atau periode 2021, berarti penyuntikan vaksin harus dilakukan kepada 48.000 orang per hari, tanpa mempertimbangkan hari libur Lebaran atau Natal. (Bsi)