JAKARTA, DDTCNews - Masyarakat perlu mengingat bahwa sertifikat brevet atau ijazah pendidikan tinggi di bidang perpajakan tidak bisa terus-menerus digunakan sebagai modal kuasa wajib pajak mulai tahun depan.
Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026, seseorang selain konsultan pajak bisa menggunakan sertifikat brevet atau ijazah di bidang perpajakan untuk menjadi kuasa hanya hingga 31 Desember 2026.
"Seseorang selain konsultan pajak yang memiliki sertifikat brevet; atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat diploma III, masih dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2026," bunyi Pasal 16 ayat (1) PMK 44/2026, dikutip pada Rabu (17/11/2026).
Mulai tahun depan, seseorang bisa ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak bila orang dimaksud adalah konsultan pajak atau pihak lain. Konsultan pajak adalah seseorang yang memiliki izin konsultan pajak, sedangkan pihak lain adalah seseorang selain konsultan pajak yang telah memperoleh surat keterangan terdaftar (SKT).
Dengan izin konsultan pajak atau SKT, seseorang dianggap memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan dan bisa bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
"Kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku," bunyi Pasal 3 ayat (2) PMK 44/2026.
Agar bisa menjadi kuasa wajib pajak, para pihak yang bukan konsultan pajak perlu segera memperoleh SKT sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PMK 55/2026.
Untuk memperoleh SKT, seseorang perlu mengikuti uji kompetensi perpajakan (UKP) yang digelar secara periodik oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Seseorang yang lulus UKP akan memperoleh surat keterangan kompetensi (SKK). Surat dimaksud adalah dokumen yang menerangkan bahwa seseorang memiliki kompetensi di bidang perpajakan.
Penerbitan SKK oleh BPPK akan langsung ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keterangan terdaftar oleh Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK). "Penerbitan SKT ditandatangani oleh dirjen bersamaan dengan penerbitan SKK," bunyi Pasal 51 ayat (1) PMK 55/2026.
SKT dinyatakan berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. (dik)
